Realisasi Belanja Negara Capai Rp282,7 Triliun di Februari 2022

Jakarta – Kementerian Keuangan mencatat sampai dengan akhir Februari 2022, realisasi Belanja Negara sudah mencapai Rp282,7 triliun. Angka ini mencakup 10,4% dari pagu APBN 2022.

Adapun Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp172,2 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp110,5 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut hingga saat ini APBN masih menunjukkan kinerja baik di tengah tantangan yang ada.

“Hingga akhir Februari 2022, APBN melanjutkan kinerja yang baik. Akselerasi belanja negara dan pembiayaan investasi tetap terjaga untuk memberikan manfaat kepada masyarakat,” ujar Menkeu pada paparan virtualnya, 28 Maret 2022.

Selanjutnya, Sri Mulyani mencatat Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan 28 Februari 2022 terkontraksi sebesar 4,1% (yoy). Kontraksi ini sudah membaik dibandingkan bulan Januari.

Belanja Pemerintah Pusat meliputi Belanja K/L dan Belanja Non-K/L.Realisasi Belanja K/L sebesar Rp78,6 triliun. Pos satu ini utamanya dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, pendanaan kegiatan operasional K/L, program kegiatan K/L untuk pengadaan peralatan/ mesin, jalan, jaringan, irigasi, serta pernyaluran berbagai bansos ke masyarakat.

Realisasi Belanja Sosial juga menunjukkan peningkatan dengan tersalurkannya bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 1 dan bantuan Kartu Sembako untuk penyaluran bulan Januari dan Februari serta percepatan bantuan bulan Maret.

Selanjutnya, realisasi Belanja Non-KL mencapai Rp93,6 triliun utamanya disumbang oleh penyaluran subsidi energi dan pembayaran pensiun/ jaminan kesehatan ASN.

Kemudian, realisasi pendapatan negara dan hibah sampai dengan akhir Februari 2022 tercatat mencapai Rp302,42 triliun atau 16,38% dari target pada APBN 2022. Pendapatan masih tumbuh kuat 37,73 persen (yoy), meski menurun dibandingkan bulan Januari. Ke depan, Kemenkeu optimis pertumbuhan pendapatan akan menuju ke tingkat lebih normal.

Penerimaan Pajak sendiri mencapai Rp199,4 triliun atau tumbuh 36,5% (yoy) dan mencapai 15,77% dari target APBN 2022. Kinerja penerimaan pajak masih tumbuh positif, konsisten sejak April 2021. Pertumbuhan ditopang oleh pemulihan ekonomi, yang terlihat dari industri yang masih ekspansif, perkembangan harga komoditas, dan kinerja ekspor-impor.

Sektor pertambangan masih mencatatkan pertumbuhan tertinggi yang didorong oleh kenaikan harga komoditas batubara. Kemudian, Sektor Industri Pengolahan masih menjadi kontributor terbesar penerimaan pajak sebesar 29,1%.

Lalu, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sampai dengan akhir Februari 2022 mencapai Rp46,2 triliun atau 13,8% dari target APBN 2022. PNBP tumbuh positif sebesar 22,55% (yoy) terutama didorong pendapatan SDA (baik Migas maupun non Migas) dan Pendapatan BLU.

Pendapatan SDA mencapai Rp23,6 triliun, tumbuh 93,7% (yoy), terutama dipengaruhi realisasi ICP dua bulan terakhir dan kontribusi pendapatan pertambangan minerba. Pendapatan BLU mencapai Rp4,2 triliun, tumbuh 200,1% terutama disebabkan adanya peningkatan pendapatan.

Peningkatan pendapatan terbesar berasal dari BLU dana perkebunan kelapa sawit, yaitu sebesar Rp3,4 triliun. Sementara itu, pendapatan dari KND dan PNBP lainnya terkontraksi, masing-masing mencapai Rp50 juta (terkontraksi sebesar 96,0%) dan Rp18,5 triliun (terkontraksi 23,5%). Hal ini disebabkan oleh belum dilaksanakannya RUPS oleh BUMN sehingga belum terdapat setoran dividen, dan adanya penurunan pendapatan dari K/L Lainnya dan BUN. (*)

 

Editor: Rezkiana Nisaputra