Realisasi Belanja Kementerian dan Lembaga Capai Rp954,4 Triliun

Jakarta – Realisasi belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) hingga 14 Desember 2022 mencapai Rp954,4 triliun atau mencapai 100,9% terhadap APBN dari total belanja untuk seluruh kementerian dan lembaga.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengatakan bahwa realisasi belanja tersebut digunakan untuk pegawai negeri, TNI, Polri, ASN sebanyak Rp256,4 triliun atau naik 3,8% dari Rp247,1 triliun di tahun sebelumnya.

“Kenaikan ini karena gaji dan tunjangan yang naiknya hanya 1,9%. Namun, tunjangan kinerja, honorarium dan lembur naik 7,7%,” ucap Menkeu dalam Realisasi APBN KITA, Selasa, 20 Desember 2022.

Kemudian, realisasi dalam belanja barang sudah dibelanjakan sebesar Rp367,5 triliun, angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar Rp435,2 triliun. Hal itu terjadi dikarenakan belanja tahun lalu didominasi oleh belanja yang berhubungan dengan pandemi.

“Ini mengalami negatif growth sebesar 15,6%. Namun, kalau kita lihat belanja yang berkaitan dengan covid menurun drastis dari tahun lalu yang sebesar Rp215,7 triliun, dan di tahun ini menjadi Rp121,4 triliun,” imbuhnya.

Meski begitu, jika dirinci pemanfaatan barang tersebut masih didominasi oleh kebutuhan kesehatan sebanyak Rp58,1 triliun, kemudian untuk Kemenhan mencapai Rp38,5 triliun, Kemenkeu Rp40,4 triliun, dan Kemenag sebanyak Rp19,2 triliun.

“Kita lihat belanja modal mencapai Rp172,1 triliun, naik dari tahun lalu yang mencapai Rp156,8 triliun di luar luncuran. Kenaikan sebesar 9,7% itu menggambarkan berbagai kegiatan pembangunan termasuk infrastruktur,” ujar Menkeu.

Pembangunan infrastruktur tersebut digunakan untuk aktivitas pembangunan oleh beberapa kementerian, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan juga Kementerian Agama untuk membangun universitas di bawah Kemenag.

“Jalan, jaringan, dan irigasi mendapatkan Rp58 triliun, kemudian peralatan dan mesin Kementerian Pertahanan seperti pembelian alutsista mencapai Rp76,7 triliun dan untuk gedung bangunan adalah untuk kementerian seperti PUPR, Kemenhub, Kemenag, dan untuk TNI-Polri terutama dalam bentuk rumah dinas sebesar Rp23,4 triliun,” tambahnya. (*)