Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan relaisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai mengalami penurunan. Tercatat hingga Maret 2023 penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp72,24 triliun, atau turun -8,93% yoy.
“Selama tiga tahun bertururt-turut bea cukai selalu positif, sekarang ini penerimaan Kepabeanan dan Cukai mengalami penurunan, yaitu 8,93% yoy, meskipun penerimaannya cukup baik Rp72,24 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam APBN KiTa, Senin, 17 April 2023.
Menkeu melanjutkan, penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh Bea Keluar (BK). Secara akumulatif, penurunan penerimaan BK turun -71,66% yoy, sementara pada Maret turun -75,87% yoy dipengaruhi harga komoditas yang lebih rendah dan turunnya volume ekspor mineral
“BK mengalami penurunan sangat tajam kita hanya menerima Rp3,03 triliun, tahun lalu di Maret 2022 bisa mengumpulkan Rp10,7 triliun,” jelasnya.
Sementara itu, kinerja penerimaan Bea Masuk (BM) secara akumulatif tumbuh 8,84% yoy atau sebesar Rp12,3 triliun, meski penerimaan BM Maret sudah mengalami penurunan -1,66% yoy.
“Hal tersebut, didorong oleh pelemahan kurs rupiah dan komoditas utama yang masih tumbuh meskipun kinerja impor sudah mulai menurun,” kata Sri Mulyani.
Kemudian, Cukai Hasil Tembakau (HT) juga mengalami penurunan sebesar -0,72% atau Rp55,24 triliun, dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp55,65 triliun.
Sedangkan, bulan Maret turun 3,05% yoy disebabkan turunnya pemesanan pita cukai bulan Januari 2023. Produksi HT sampai dengan Maret 2023 turun -19,05% yoy, disebabkan basis produksi di Maret 2022 melonjak akibat kenaikan PPN.
“Ini terutama adanya perpindahan dari produksi rokok golongan 3 yang mengalami kenaikan, sedangakan golongan 1 dan 2 menurun,” tutup Menkeu. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More