Ilustrasi warga penerima bantuan sosial (bansos). (Foto: Istimewa)
Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi belanja bantuan sosial (bansos) hingga Mei 2025 mencapai Rp48,8 triliun, atau setara 32,6 persen dari target dalam APBN 2025.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, pada Mei 2025 saja, belanja bansos tercatat sebesar Rp5,3 triliun. Angka tersebut lebih rendah karena sebagian belanja bersifat triwulanan.
“Mungkin di bulan Maret dan April 2025 telah dibelanjakan, bulan Mei belum ada belanjanya lagi. Tapi bulan Juni akan direalisasikan,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa, 17 Juni 2025.
Baca juga: Perbaiki Penyaluran Bansos, Pemerintah Terbitkan Inpres Data Tunggal
Suahasil menambahkan, mulai triwulan II 2025, penyaluran belanja bansos mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTEN).
Saat ini, data tersebut masih dalam tahap validasi, terutama untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan pangan Non Tunai (BPNT).
“Ini termasuk adalah belanja bantuan sosial yang sedang diselaraskan dengan Data Tunggal sosial dan Ekonomi Nasional. Kita telah mengecek di Kementerian Sosial, maka sisa penyaluran bantuan sosaial berupa kartu sembako maupun PKH triwulan II 2025 akan diselesaikan mulai Juni ini, jadi belum terekam di Mei,” ungkapnya.
Baca juga: Realisasi Bansos April 2025 Turun Jadi Rp43,6 T, Wamenkeu Suahasil Ungkap Penyebabnya
Lebih lanjut, Suahasil menyebut Kementerian Sosial juga berkerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) guna mempercepat penyaluran bansos.
“Percepatan penyaluran bansos teman-teman di Kementerian Sosial bekerja sama dengan HIMBARA kita,” ungkapnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting Harga emas global bergerak fluktuatif dipengaruhi faktor ekonomi, inflasi, suku bunga, dan geopolitik… Read More
Poin Penting BGN meminta maaf atas insiden keamanan pangan dalam program MBG di SPPG Pondok… Read More
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pelaksanaan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026 berhasil menghimpun… Read More
Poin Penting WOM Finance menetapkan pembagian dividen tunai maksimal 30 persen dari laba bersih 2025,… Read More
Poin Penting BEI dan Kustodian Sentral Efek Indonesia resmi mengumumkan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi… Read More
Poin Penting DPR menyoroti perlunya kebijakan kredit yang lebih berpihak pada masyarakat, terutama pelaku UMKM… Read More