Realisasi Bansos April 2025 Turun Jadi Rp43,6 T, Wamenkeu Suahasil Ungkap Penyebabnya

Jakarta – Kementerian Keuangan melaporkan hingga April 2025, realisasi belanja bantuan sosial (bansos) telah mencapai Rp43,6 triliun. Angka ini turun 21,44 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp55,5 triliun.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyatakan bahwa penurunan pada pos belanja bansos tersebut disebabkan oleh proses pemadanan, validasi, dan penyesuaian data dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Kalau dilihat, belanja bansos sudah mencapai Rp43,6 triliun. Memang lebih rendah dibandingkan tahun lalu, tapi penurunan ini karena beberapa program sedang dalam tahap validasi dan penyesuaian dengan data tunggal sosial ekonomi nasional,” jelas Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Jumat, 23 Mei 2025.

Baca juga: Belanja Pemerintah Pusat Capai Rp546,8 Triliun di April 2025, Baru 20,2 Persen dari Target

Suahasil merinci, realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) baru mencapai Rp7,3 triliun, sedangkan pada periode yang sama tahun lalu (year on year) teercatat sebesar Rp10,5 triliun. 

Suahasil memastikan bahwa jumlah penerima PKH masih tetap, namun sebagian besar pembayaran dilakukan pada kuartal kedua atau Mei dan Juni 2025.

Sementara, untuk Program Indonesia Pintar (PIP), realisasi hingga April 2025 baru sebesar Rp1,5 triliun, turun signifikan dibandingkan April 2024 yang mencapai Rp5,9 triliun.

Bantuan kartu sembako juga mengalami penyesuaian data. Meskipun jumlah penerima tidak banyak berubah, realisasi hingga April 2025 hanya mencapai Rp10,9 triliun atau turun 33,94 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp16,5 triliun.

“Validasi dengan data tunggal ini bertujuan untuk meningkatkan ketepatan sasaran dalam belanja perlindungan sosial kita,” jelasnya.

Baca juga: Penerimaan Pajak April 2025 Terkontraksi 10,74 Persen Jadi Rp557,1 Triliun

Selain itu, untuk iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), seluruh pembayaran berjalan sesuai jadwal dan tidak mengalami kendala.

“Jadi seluruh penerima bantuan tetap memiliki akses terhadap layanan kesehatan apabila menghadapi risiko kesehatan,” paparnya.

Begitu pun dengan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dipastikan tetap berjalan sesuai rencana. Tahun ini, pemerintah menyalurkan bantuan kepada 798.000 mahasiswa dengan total anggaran lebih dari Rp7,4 triliun. (*)

Editor: Galih Pratama