Menteri Keuangan Sri Mulyani saat doorstop. (Foto: Infobank)
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 selama Januari hingga April 2018 masih jauh dari asumsi makro yang telah ditetapkan. Hal tersebut tercermin dari angka pertumbuhan ekonomi maupun realisasi lainnya.
“Dari sisi asumsi makro yang mendasari 2018, maka hingga akhir April, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,06%, yang diasumsikan satu tahun 5,4%. Oleh karena itu, kita perlu mengejar di kuartal 2,3, dan 4,” kata Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Kamis 17 Mei 2018.
Tak hanya itu, angka realisasi harga rata-rata minyak mentah Indonesia juga tercatat masih sebesar US$ 64,1 per barrel, jauh dari asumsi makro yang telah ditetapkan pemerintah sebesar sebesar US$ 48 per barrel.
Baca juga: Hingga April 2018, Penerimaan Negara Capai Rp527,8 Triliun
“Realisasi lifting minyak masih 750,3 ribu barel per hari, dibandingkan asumsinya 800 ribu barel per hari. Sedangkan realisasi lifting gas masih senilai 1.155,9 ribu barel setara minyak dengan asumsi 1.200 ribu barel setara minyak,” jelas Sri Mulyani.
Dirinya berharap angka investasi maupun momentum fundamental ekonomi nasional yang kuat dapat mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun mendatang. Dirinya juga mengaku akan terus menjaga fundamental ekonomi dengan kebijakan yang insentif dan dengan prinsip kehati-hatian guna mendorong investasi dan ekspor nasional.(*)
Poin Penting GoPay kini bisa tarik tunai tanpa kartu di seluruh ATM BRI dan Bank… Read More
Poin Penting BRI Kanwil Jakarta II menambah kuota mudik gratis menjadi 2.750 pemudik dengan 55… Read More
Poin Penting BRI Life menghadirkan asuransi digital MODI-MOtraveling untuk melindungi pemudik Lebaran 2026 dari risiko… Read More
Poin Penting Adira Finance memberangkatkan 300 pemudik dari Jabodetabek menuju Solo dan Yogyakarta melalui program… Read More
Poin Penting Bank Indonesia membeli Surat Berharga Negara (SBN) Rp86,16 triliun hingga 16 Maret 2026,… Read More
Poin Penting BI menegaskan tidak membatasi transaksi valuta asing, tetapi memperketat kewajiban dokumen underlying untuk… Read More