Masyarakat terlihat menggunakan hak suaranya dalam Pemilu 2024/Erman Subekti
Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberkan realisasi anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 2024 mencapai Rp55,2 triliun.
Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara menjelaskan realisasi anggaran Pemilu Pusat 2024 sebesar Rp33,3 triliun atau 97,1 persen dari pagu yang sebesar Rp34,3 triliun.
“Seperti kita tahu bahwa pemilu ini adalah rangkaian yang anggaran pemilunya kalau kita lihat itu mulai dialokasikan sejak tahun 2022 anggarannya Rp3,1 triliun, 2023 Rp29,9 triliun, dan 2024 Rp33,3 triliun,” ujar Suahasil dalam APBN KiTa, dikutip, Selasa 7 Januari 2024.
Suahasil menjelaskan anggaran itu digunakan untuk berbagai rangkaian dari pelaksanaan Pemilu Pusat diantaranya, seleksi anggota badan Ad-Hoc dan pengawas Ad-Hoc, honorarium badan Ad-hoc dan pengawas, pengadaan barang/jasa/logistik.
Kemudian, pemungutan dan pengitungan suara, dukungan prasarana IT, dukungan operasional badan Ad-hoc, serta desiminasi Pemilu dan Pilkada.
Baca juga: Sri Mulyani Umumkan APBN 2024 Defisit Rp507,8 Triliun
Baca juga: Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden jadi Bahan Revisi UU Pemilu
Sementara itu, untuk anggaran Pilkada 2024 anggaran sudah dialokasikan sebesar Rp21,9 triliun atau 68,2 persen dari pagu sebesar Rp32,1 triliun.
“Di tahun 2025 masih ada sedikit rangkaian dari Pilkada 2024 kemarin, termasuk sampai dengan pelantikan dari kepala daerah masing-masing,” jelasnya.
Anggaran tersebut digunakan untuk, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pemilu dan Pilkada, Honorarium Pengawas Ad-hoc, pengawasan atas pelaksanaan, pemungutan dan penghitungan suara, pengamanan Pemilu dan Pilkada, serta pelaksanaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, serta Keamanan Siber dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Demutualisasi BEI membuka peluang investor asing menjadi pemegang saham, mengikuti praktik bursa efek… Read More
Poin Penting Demutualisasi BEI dinilai tidak memicu konflik kepentingan, karena pengaturan dan pengawasan tetap di… Read More
Poin Penting BTN Expo 2026 ditutup dengan Awarding BTN Housingpreneur 2025, menyoroti lahirnya 58 inovator… Read More
Poin Penting Jeffrey Hendrik digadang menjadi Pjs Dirut BEI, namun memilih menunggu pengumuman resmi. Penunjukan… Read More
Poin Penting OJK memastikan stabilitas pasar keuangan tetap terjaga usai penunjukan Friderica Widyasari Dewi sebagai… Read More
Poin Penting OJK dan SRO akan menaikkan batas minimum free float dari 7,5 persen menjadi… Read More