Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan realisasi anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di tahun 2024 sebesar Rp2,3 triliun per 29 Februari 2024.
“Dari Rp39,3 triliun tahun ini realisasinya Rp2,3 triliun atau baru 5,8 persen,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin, 25 Maret 2025.
Adapun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak 2022 hingga 2024 mengalokasikan anggaran IKN sebesar Rp71,8 triliun. Terdiri dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp5,5 triliun, 2023 Rp27 triliun, dan 2024 yang sebesar Rp39,3 triliun.
Baca juga: BI Siap Pindah IKN, Perry Warjiyo: Pusat Operasional Tetap di Jakarta
Dari total alokasi tersebut digunakan untuk klaster infrastruktur dan non infrastruktur. Dengan realisasi klaster infrastruktur hingga saat ini sebesar Rp0,4 triliun dari pagu Rp36,4 triliun.
“Pagu Rp36,4 triliun itu terutama PUPR pembangunan kawasan Istana Negara, Kemenko dan berbagai gedung-gedung di bangun, dan pembangunan tower untuk ASN, dan rumah tapak untuk menteri, Jalan tol IKN, jembatan, bandara VVIP, penataan penyempurnaan, bendungan, pengendalian banjir,” paparnya.
Sementara itu, untuk klaster non infrastruktur non IKN sudah terealisasi sebesar Rp1,9 triliun dari pagu Rp2,9 triliun. Hal itu diantaranya untuk perencanaan, promosi, hingga operasional OIKN. (*)
Editor: Galih Pratama
Suasana saat konferensi pers saat peluncuran Asuransi Mandiri Masa Depan Sejahtera di Jakarta. Presiden Direktur… Read More
Jakarta - PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) resmi menandatangani nota… Read More
Jakarta – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2024 tercatat sebesar 4,95 persen, sedikit melambat dibandingkan kuartal… Read More
Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan biaya pendidikan yang signifikan setiap tahun, dengan… Read More
Jakarta - Koordinator Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI) Agus Riyanto mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo… Read More
Jakarta - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan pemerintah tengah membahas revisi Peraturan… Read More