Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang sekaligus Ketua ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) Arsjad Rasjid menilai ratifikasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) akan memberikan dampak positif bagi peningkatan investasi dan ekonomi Indonesia dan ASEAN.
“Ini menjadi sinyal positif bahwa negara berkembang termasuk Indonesia menunjukkan antusiasme yang tinggi untuk merevisi rezim perdagangan regional yang lebih efektif dan kuat dalam implementasinya,” ungkap Arsjad dikutip Kamis, 2 Maret 2023.
Menurutnya, ratifikasi RCEP adalah langkah penting untuk meningkatkan akses pasar Indonesia ke negara-negara anggota RCEP dibandingkan dengan perjanjian perdagangan ASEAN +1. Apalagi, RCEP adalah blok ekonomi terbesar di dunia.
“Meskipun tanpa India, negara-negara anggota RCEP mewakili 29% dari PDB global, 27% dari perdagangan global, dan 29% dari investasi langsung asing (FDI) dibandingkan dengan Perjanjian Trans-Pacific Partnership (TPP) atau sekarang disebut CPTPP yang hanya mewakili 13% dari PDB global, 15% dari perdagangan, dan 20% dari FDI,” jelas Arsjad.
Dia melanjutkan, ratifikasi RCEP juga diharapkan meningkatkan aksesibilitas dan arus FDI di Indonesia. Dan diyakini mampu berkontribusi sekitar US$ 1 miliar untuk surplus perdagangan Indonesia dan USD$ 1,7 miliar untuk arus investasi ke Indonesia pada 2040.
“Dalam jangka panjang, RCEP juga akan meningkatkan PDB Indonesia sebesar 0,07% pada 2040,” jelasnya. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Jakarta - Sejumlah bank digital di Indonesia telah merilis laporan keuangan pada kuartal III 2024.… Read More
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada hari ini (18/11) masih ditutup pada zona… Read More
Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penermaan dari sektor usaha ekonomi digital hingga 31 Oktober 2024 mencapai… Read More
Jakarta - Kinerja fungsi intermediasi Bank Jasa Jakarta (Bank Saqu) menunjukkan hasil yang sangat baik… Read More
Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung upaya PBB dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan internasional. Termasuk… Read More
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding paylater atau Buy Now Pay Later (BNPL) di perbankan… Read More