Jakarta – Disahkannya perjanjian dagang internasional Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) oleh DPR, merupakan modal baik untuk Indonesia, menjelang kepemimpinan ASEAN tahun depan.
“Jadi, dengan telah diratifikasi RCEP oleh DPR ini merupakan modalitas yang bagus untuk kepemimpinan Indonesia di ASEAN tahun depan. Indonesia bisa menunjukkan kalau negara ini komit dan menjalankan dengan apa yang telah diusulkan dan disepakati bersama,” ujar Peneliti Departemen Ekonomi CSIS Deni Friawan, Rabu, 31 Agustus 2022.
Deni menjelaskan, dengan adanya RCEP ini tidak otomatis akan memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan export Indonesia ke negara-negara anggota RCEP tersebut, karena sebelum RCEP ada tariff masuk produk-produk Indonesia ke negara-negara tersebut sudah sangat rendah.
“Karena sebelumnya memang telah ada bilateral FTA antara Indonesia dengan negara-negara tersebut atau FTA melalui kerangka ASEAN+3 atau ASEAN+6 yang membuat tariff sudah rendah. adanya RCEP akan membantu menyederhanakan aturan ROO yang telah ada,” ungkap Deni.
Sementara itu kaitannya dengan windfall profit ekspor yang diperkirakan akan selesai di tahun depan, RCEP disebut akan membawa keuntungan.
“Pengaruh RCEP akan terbatas saja, karena Indonesia ekspor bahan mentah saja, yang memang tarifnya sudah rendah. Meskipun demikian, adanya RCEP ini diharapkan bisa membantu mengkompensasi penurunan ekspor dari komoditas, jika tahun depan harga-harga komoditas menurun akibat pelemahan pertumbuhan ekonomi global,” jelas Deni.
Skema RCEP sendiri merupakan perjanjian perdagangan bebas yang mencakup 10 negara ASEAN dan 5 negara mitra ASEAN, yaitu Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dari segi ekonomi, RECP ini disebut akan menyokong pertumbuhan ekonomi, terutama ekspor. “Persetujuan RCEP diperkirakan dapat meningkatkan PDB Nasional sebesar 0,07% di t2040 dengan kenaikan ekspor mencapai USD5,01 miliar dan surplus perdagangan juga bisa diperkirakan naik 2,5 kali lipat,” ucapnya.
Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri pun mengungkapkan, bahwa Indonesia harus mampu melanjutkan rekam jejak positif dalam keketuaan Asean. “Dulu-dulu ketika Indonesia jadi Ketua Asean selalu ada yang breakthrough, menginisiasi dari program besar Asean,” jelas Yose.
Sebelumnya Indonesia pernah menjadi Ketua Asean pada 2003 dan 2011. Ketika itu, Indonesia mengusulkan pembentukan komunitas Asean atau Asean Community yang mencakup bidang ekonomi, sosial, budaya serta keamanan.
“2003, Indonesia menjadi Ketua Asean lalu keluar inisiatif yang namanya Asean Community. Yang sekarang kita kenal dengan Asean Political-Security Community, Asean Economic Community, Asean Socio-Cultural Community,” tambahnya.
Pada 2011, Indonesia juga mengusulkan Regional Comprehensif Economic Partnership (RCEP). Kesepakatan itu disetujui oleh DPR RI dalam sidang paripurna pada 30 Agustus 2022. Skema RCEP merupakan sebuah perjanjian perdagangan bebas, yang mencakup 10 negara Asean dan 5 negara mitra ASEAN yaitu Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru.
“RCEP yang baru diratifikasi itu juga diinisiasi Indonesia saat menjadi Ketua Asean 2011. Indonesia yang membawa ide tersebut ke Asean,” lanjutnya.
Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Sugiyono Madelan Ibrahim menilai posisi Ketua Asean yang akan dipegang Indonesia pada 2023 akan membawa banyak manfaat.
Menurutnya, peran vital yang dimainkan Indonesia adalah menjaga stabilitas kawasan dan geopolitik. Kondisi kawasan saat ini tengah memanas seiring ketegangan di Laut Natuna, perseteruan antara Taiwan dan Tiongkok, serta hubungan Korea Utara dan Jepang. Sebagai Ketua Asean 2023, Indonesia diharapkan mampu menetralisir kondisi tersebut.
“Paling besar yang geopolitik itu. Posisinya strategis dan kerja sama yang lain itu kalau bertemu bisa bicara tentang perkreditan, perbankan, investasi, dan segala macam. Sebagai ketua bisa mengatasi persoalan yang tidak perlu terjadi,” tegasnya.
Selain itu, Indonesia juga bisa berperan dalam kerja sama Asean dalam menghadapi krisis ekonomi dan krisis pangan yang diprediksi terjadi tahun depan.
“Jadi diperkirakan tahun depan terjadi krisis ekonomi dan krisis pangan dunia. Situasi akan sulit. Pada saat itu adalah kesempatan Indonesia sebagai Ketua Asean melakukan hubungan kerja sama di antara negara Asean, baik dalam pangan dan sebagainya,” pungkasnya. (*)
Jakarta – PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel pada hari ini (22/11)… Read More
Jakarta - Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada kuartal III 2024 mencatatkan surplus sebesar USD5,9 miliar, di… Read More
Head of Institutional Banking Group PT Bank DBS Indonesia Kunardy Lie memberikan sambutan saat acara… Read More
Pengunjung melintas didepan layar yang ada dalam ajang gelaran Garuda Indonesia Travel Festival (GATF) 2024… Read More
Jakarta - PT Eastspring Investments Indonesia atau Eastspring Indonesia sebagai manajer investasi penerbit reksa dana… Read More
Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat perubahan tren transaksi pembayaran pada Oktober 2024. Penggunaan kartu ATM/Debit menyusut sebesar 11,4… Read More