Gedung PT Sompo Insurance Indonesia (Asuransi Sompo). (Foto: Dok. Infobank)
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa rasio klaim asuransi kesehatan mengalami penurunan signifikan sepanjang 2024, turun menjadi 71,2 persen dari 97,5 persen pada 2023. Tren ini juga terlihat pada Sompo Insurance yang berhasil menekan klaim rasio secara drastis tahun ini.
Chief Health Officer Sompo Insurance, Irfan Firdaus mengungkapkan, pihaknya berhasil mengurangi klaim rasio dari sebelumnya di atas 90 persen menjadi di bawah 75 persen.
“Di 2024, klaim rasio kami sebelumnya di atas 90 persen. Saat ini sudah bisa ditekan sampai di bawah 75 persen,” ujarnya di Jakarta, Senin, 17 Maret 2025.
Baca juga: Sompo Insurance Hadirkan Skema Baru Asuransi Kesehatan UMKM
Meski demikian, Sompo Insurance tidak serta-merta menaikkan premi secara signifikan, meskipun proyeksi inflasi medis diperkirakan mencapai 19 persen.
“Kami tidak akan menaikkan premi langsung sebesar 19 persen. Mungkin hanya 5-10 persen saja,” jelas Irfan.
Lebih lanjut, Irfan menegaskan, strategi ini bukan berarti perusahaan enggan membayarkan klaim nasabah. Menurutnya, Sompo tetap berkomitmen terhadap pembayaran klaim, namun dengan pengelolaan yang lebih ketat dan efisien.
“Bukan berarti Sompo tidak mau membayarkan klaim, bukan. Tapi dengan biaya yang mahal, monitoring ketat ini menjadi kontrol bagi kami di asuransi dan juga bagi provider. Jadi sama-sama bergandengan tangan,” katanya.
Baca juga: Bos Sompo Insurance Beberkan Tantangan Industri Asuransi di 2025
Ia juga menyoroti persepsi bahwa kenaikan premi semata-mata membebani nasabah.
“Dari segi pricing, seolah-olah kami ingin membebankan nasabah. Padahal bukan seperti itu. Ada dasar yang jelas mengapa perusahaan melakukan langkah tersebut,” tambahnya.
Sompo Insurance memperkirakan bahwa hingga akhir 2025, rasio klaim kesehatan masih dapat ditekan lebih lanjut ke kisaran 70-75 persen. (*) Alfi Salima Puteri
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More