Rapor Satu Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo–Gibran, Prasasti Nilai “Cukup Baik”

Poin Penting

• Prasasti menilai kinerja pemerintahan Prabowo–Gibran dalam satu tahun tergolong “Cukup Baik” (Acceptable), dengan kemajuan pada sejumlah inisiatif, namun masih perlu peningkatan implementasi dan koordinasi lintas lembaga.
• Dari empat pilar pembangunan, pilar Sosial dan Polhukam dinilai “Cukup Baik”, sedangkan pilar Ekonomi dan Transformasi SDM masih “Developing.
• Prasasti merekomendasikan penguatan integrasi data, digitalisasi tata kelola, percepatan reformasi perizinan, serta peningkatan standar pelaksanaan program nasional.

Jakarta – Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) merilis Kajian 1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran sebagai refleksi atas capaian pemerintahan sejak pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada 20 Oktober 2024.

Dalam kajian tersebut, Prasasti memberikan penilaian “Cukup Baik” (Acceptable) terhadap keseluruhan kinerja kabinet Merah Putih. Executive Director Prasasti, Nila Marita mengungkapkan secara keseluruhan, pencapaian pemerintah hingga tahun pertama mendapatkan nilai ‘Cukup Baik’ atau ‘Acceptable’ karena sejumlah inisiatif menunjukkan kemajuan berarti.

“Namun masih terdapat beberapa program yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal implementasi di lapangan dan efektivitas koordinasi antar lembaga,” kata Nila, di Jakarta, Senin, 20 Oktober 2025.

Ia menambahkan, memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia sedang bergerak dari perumusan visi menuju tahap pelaksanaan.

“Dalam semangat itu, Prasasti menyusun kajian ini sebagai cermin objektif atas capaian dan arah pelaksanaan program prioritas nasional,” tambahnya.

Sementara itu, Research Director Prasasti, Gundy Cahyadi menjelaskan, kajian dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, yang mencakup delapan Asta Cita, tujuh belas Program Prioritas (PP), dan delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).

Program-program tersebut dikelompokkan ke dalam empat pilar utama, diantaranya (1) Ekonomi dan Industrialisasi; (2) Transformasi Sumber Daya Manusia (SDM); (3) Sosial, Kemiskinan, Lingkungan, dan Budaya; serta (4) Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam).

“Berdasarkan pilar, kami melihat bahwa pilar Sosial, Kemiskinan, Lingkungan, dan Budaya, serta pilar Polhukam memiliki peringkat ‘Cukup Baik’ atau ‘Acceptable’. Sementara pilar Ekonomi dan Industrialisasi serta Transformasi SDM masih berada pada kategori ‘Perlu Perbaikan’ atau ‘Developing’. Kajian kami juga memuat sejumlah rekomendasi strategis yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk optimalisasi program-program krusial agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat,” ujar Gundy, di kesempatan yang sama.

Selanjutnya, Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah mengungkapkan pemerintah perlu memperkuat implementasi di lapangan dengan mengoptimalkan peran taskforce lintas kementerian/lembaga. Misalnya dengan melengkapi pengawasan melalui database dan dashboard digital yang transparan dan mudah diakses publik.

“Keterbukaan data akan memperkuat akuntabilitas dan mendorong kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil dalam memantau capaian program prioritas nasional,” ujar Piter.

Baca juga: Bos BI Beberkan 3 Langkah Ketahanan Ekonomi RI dalam Pertemuan IMF

Rangkuman Kajian Prasasti: Pilar Ekonomi dan SDM Perlu Perbaikan

1. Sosial, Kemiskinan, Lingkungan, dan Budaya

Pilar ini mencerminkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan sosial bangsa. Prasasti menilai kinerja pemerintah “Cukup Baik” (Acceptable), dengan kemajuan pada stabilitas tingkat kemiskinan, peningkatan kesetaraan gender, dan penguatan ekonomi kreatif.

Namun, integrasi data sosial dan efektivitas penyaluran bantuan masih menjadi tantangan. Transparansi evaluasi dan pelaporan program sosial juga perlu ditingkatkan agar kebijakan lebih tepat sasaran.

“Pemerintah telah menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat. Langkah berikutnya adalah memastikan intervensi sosial benar-benar menyentuh kelompok rentan melalui integrasi data dan sistem pengawasan digital,” jelas Gundy.

Atas hal tersebut, Prasasti pun memberikan rekomendasi, yakni emperkuat basis data sosial terintegrasi, meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan, memperluas dukungan ekonomi kreatif berbasis daerah, mengendalikan inflasi pangan, dan menciptakan lapangan kerja formal di sektor pertanian serta industri pengolahan.

2. Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam)

Pilar ini berfokus pada tata kelola pemerintahan yang bersih, supremasi hukum, dan keamanan nasional. Prasasti menilai kinerja Polhukam “Cukup Baik” (Acceptable). Arah reformasi hukum dan birokrasi sudah mulai terlihat, namun belum diikuti penguatan sistem check and balance serta transparansi birokrasi.

“Digitalisasi tata kelola adalah fondasi reformasi birokrasi. Sistem berbasis data dapat memperkuat akuntabilitas, mempercepat pelayanan publik, dan mengurangi potensi konflik kepentingan. Prasasti merekomendasikan untuk mendorong digitalisasi dan integrasi layanan publik, menerapkan result-based monitoring, menyusun perencanaan kebijakan bertahap berbasis milestone, serta memperkuat SDM hukum dan keamanan siber,” kata Piter.

3. Ekonomi dan Industrialisasi

Sebagai fondasi utama pembangunan nasional, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan hingga 8 persen pada 2029, melalui program food estate, pembangunan kawasan industri dan KEK, serta pengelolaan BUMN melalui Danantara.

Prasasti menilai kinerja di pilar ini masih “developing” (perlu perbaikan). Arah kebijakan dinilai tepat, namun percepatan implementasi dan konsistensi di lapangan perlu diperkuat. Deregulasi belum optimal, perizinan masih panjang, dan birokrasi belum efisien.

“Pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada kebijakan makro, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan di lapangan. Reformasi perizinan dan penyederhanaan birokrasi menjadi syarat mutlak agar dunia usaha dapat tumbuh dan menyerap tenaga kerja lebih luas,” ujar Piter.

Pada pilar ini, Prasasti memberikan rekomendasi untuk pemerintah agar memperluas insentif bagi kawasan industri, mempercepat konektivitas infrastruktur strategis, memperkuat pembiayaan UMKM dan petani melalui skema kredit dengan penjaminan pemerintah, serta meningkatkan kapasitas SDM industri lewat pelatihan vokasi.

Baca juga: Sederet PR Pemerintahan Prabowo-Gibran Agar Ekonomi Tumbuh 8 Persen

4. Transformasi Sumber Daya Manusia (SDM)

Transformasi SDM menjadi prioritas kedua dalam RPJMN 2025–2029 melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis, yang bertujuan membangun manusia Indonesia sehat, unggul, dan berdaya saing.

Prasasti menilai pilar ini “developing”. Meski kebijakan telah dirancang dengan baik, pelaksanaannya di lapangan masih belum seragam. Standar mutu MBG bervariasi antarwilayah, sedangkan keterbatasan fasilitas dan tenaga medis menghambat cakupan Cek Kesehatan Gratis.

“Program sosial berskala nasional seperti MBG dan Cek Kesehatan Gratis tidak hanya soal anggaran, tetapi soal tata kelola. Standarisasi, pengawasan, dan transparansi publik perlu diperkuat agar dampaknya merata ke seluruh daerah,” ujar Gundy.

Dari pilar keempat ini, Prasasti memberikan rekomendasi antara lain menetapkan standar nasional pelaksanaan MBG dengan melibatkan UMKM lokal sebagai penyedia pangan, memperkuat logistik dan infrastruktur kesehatan daerah, serta meningkatkan koordinasi antar instansi pendidikan, kesehatan, dan digitalisasi agar transformasi SDM berjalan terpadu. (*) Ayu Utami