Rapor Biru Bank Muamalat Pasca Kepemilikan BPKH

Oleh: Tim Biro Riset Infobank

JUJUR tanpa hadirnya Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) Bank Muamalat tidak sebaik ini. Banyak tahun dihabiskan Muamalat untuk berbenah. Kehadiran BPKH paling tidak dapat dilihat dua hal penting. Satu ada lembaga super kuat seperti BPKH menjadi pemegang saham. Dua, meningkatkan kepercayaan dan sekaligus terus melakukan perbaikan. Di sisi lain, BPKH seperti dapat durian runtuh karena mendapatkan hibah saham.

Menurut catatat Infobank Institute, BPKH resmi menjadi PSP Bank Muamalat setelah menerima hibah saham dari Islamic Development Bank (IsDB) dan SEDCO Group pada tanggal 15 dan 16 November 2021 lalu sebanyak 7.903.112.181 saham atau setara dengan 77,42 persen. Dengan demikian, total kepemilikan saham BPKH di Bank Muamalat naik menjadi 78,45 persen. Setelah Bank Muamalat melakukan rights issue dimana BPKH menyuntikkan tambahan modal sebesar Rp1 triliun total kepemilikan saham BPKH di Bank Muamalat saat ini menjadi sebesar 82,7 persen.

Sejak dikelola BPKH, dilakukann banyak pembenahan, diantaranya perbaikan kinerja, konsolidasi internal dan penguatan struktur permodalan dan pembenahan yang dilakukan diantaranya adalah konsolidasi internal, perbaikan kinerja dan penguatan struktur permodalan. Dan, hasilnya bisa dilihat pada kinerja kuangannya.

Tidak ada alasan untuk menyebut kondisi Muamalat pasca BPKH seperti diungkapkan anggota DPR RI. Justru, jika melihat laporan keuangan sesudah dan sebelum diambil-alih BPKH sangat berbeda. Rapor biru terjadi pada tahun-tahun setelah awal tahun 2022. Lihat saja, seperti dikutip data dari Biro Riset Infobank, pasca BPKH sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) mulai akhir 2021 dan awal tahun 2022 rasio permodalannya naik dua kali.

Baca juga: Intip Strategi Bank Muamalat Bidik Volume Bancassurance Naik 100 Persen di 2024

Menurut data yang sama masuknya BPKH sebagai PSP telah memberikan dampak peningkatan permodalan Bank Muamalat Indonesia (BMI). Capital Adequacy Ratio (CAR) BMI dari 12,42 persen pada 2019 menjadi 29,42 persen pada 2023. Besarnya CAR telah mencerminkan kekuatan dalam mendukung pertumbuhan bisnis serta penyangga dalam menghadapi risiko keuangan yang potensial. Per 31 Desember 2023 total modal BMI tercatat sebesar Rp7,0 triliun dengan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) berada jauh di atas ambang batas ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tidak hanya itu. Kualitas aset juga terjadi perbaikan. Lihat saja, posisi Net Performing Finance (NPF) atau kolektibilitas pembiayaan BMI pada 3 tahun terakhir menunjukkan kondisi “sehat”. Rasio NPF ditunjukkan pada tahun 2021 dengan nilai 0.67 persen, 0,86 persen tahun 2022 dan 0,66 persen tahun 2023.

Kondisi ini berbeda, sebelum BPKH masuk, NPF BMI berada dalam tingkat kurang sehat, 5,21 persen (2019) dan 4,81 persen (2020). Turunnya NPF sejak BPKH masuk karena pengalihan pembiayaan macet dan tidak lancar ke PPA (Perusahaan Pengelolaan Aset). Pembiayaan tersebut saat ini sedang dan/atau telah direstrukturisasi. Saat BPKH masuk dan hingga sekarang, tampak dari luar relatif tidak ada pembiayaan yang dikategorikan bermasalah.

Kinerja keuangan BMI juga menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini tercermin dari sejumlah indikator utama yaitu peningkatan total aset sebesar 32,3 persen, dari Rp50,56 triliun pada 2019 menjadi Rp66,9 triliun pada 2023 serta pertumbuhan Dana Pihak Ketiga sebesar 19,6 persen dalam periode yang sama.

Dalam hal profitabilitas, BMI membukukan laba bersih Rp13,29 miliar pada 2023. Sementara, pada tahun sebelumnya Bank Mualamat mencatatkan laba senilai Rp26,58 miliar. Tahun 2022 pertama kalinya BMI membagikan dividen kepada pemegang saham, setelah puasa lebih dari lima tahun. Meski harus diakui, dalam menggenjot laba ke depan perlu lebih digenjot dari sisi pembiayaan.

Bisa jadi jika tidak Bank Mualamat (sebelum masuknya BPKH) tentu kondisinya bisa lain. Bank Muamalat mempunyai nasabah yang loyal. Hal ini bisa jadi karena keyakinan nasabah terhadap bank syariah pertama di Indonesia ini. Kondisi ini bisa terlihat pada rasio dana murah (CASA) Bank Muamalat tercatat stabil di kisaran 45 persen hingga 47 persen yang menunjukkan keberhasilan bank dalam mempertahankan proporsi dana murah yang sehat dan berkelanjutan. Hal ini sekaligus menjadi bukti tingkat kepercayaan masyarakat yang semakin kuat terhadap Bank Muamalat.

Baca juga: Intip Profil Hery Syafril, Direktur Utama Baru Bank Muamalat

Apresiasi Pihak Eksternal

Restrukturisasi aset yang dilakukan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk meraih penghargaan dari Islamic Finance News (IFN), media prestisius keungan global. Dua penghargaan sekaligus atas aksi korporasi ini, yaitu Deal of The Year dan Restructuring of The Year dalam ajang IFN Awards 2021 yang berlangsung di Dubai, UAE. Bank Muamalat juga diganjar penghargaan sebagai The Best Islamic Bank in Indonesia atas capaian kinerja dan kontribusinya terhadap industri keuangan syariah di Tanah Air.

Tahun 2023, Bank Muamalat meraih sejumlah apresiasi dari pihak eksternal. Di ajang GRC & Performance Excellence Award 2023, bank pertama murni syariah ini berhasil meraih The Best GRC for Corporate Governance & Compliance 2023 (banking industries).

Bank Muamalat juga meraih penghargaan dalam The Satisfaction, Loyalty & Engagement Award versi Infobank dan MRI. Bahkan, Bank Muamalat meraih beberapa kategori pada Best Bank Service Exellence Awards 2024 versi Infobank dan MRI. Juga, didapuk sebagai Best Digital Finance for Ease of Non-Cash Transaction Features kategori bank syariah KBMI 1.

Jika batalnya akuisisi Muamalat oleh Bank Tabungan Negara (BTN) hal yang wajar dalam dunia bisnis. Jadi, gonjang ganjing mengenai Muamalat kiranya tidak perlu, apabila para pihak memahami, khususnya pernyataan seorang anggota DPR RI soal kinerja keuangan BMI, khususnya pasca BPKH sebagai PSP. Sebab, kabar baik sudah terdengar sejak BPKH menjadi pemegang saham.Dan, hasilnya bahwa kinerja Bank Mualamat terus biru sejak di tangan BPKH.