RAPBN-P, Pemerintah Tambah Belanja Di Sejumlah Kementrian

Jakarta – Pemerintah akan mengajukan perubahan asumsi sejumlah indikator dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2016 kepada DPR-RI pada Mei mendatang. Dalam perubahan RAPBN tersebut, Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan, akan ada tambahan belanja kementerian dan lembaga (K/L). Tambahan belanja terutama terjadi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait penyelenggaraan Asian Games 2018.

Selain itu, lanjut Menkeu, tambaha belanja juga terjadi di beberapa institusi yang terkait dengan penanggulangan atau pencegahan terorisme serta orbit satelit untuk Kemenhan. Kemudian ada pula pembangunan atau rehab dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) kira-kira sebesar Rp1,6 triliun (khusus lapas).

Selain itu, Bambang menyebutkan, akan ada penghematan atau di sisi lain subsidi BBM. Subsidi BBM LPG itu bisa berkurang sampai Rp23,8 triliun. Tapi tentu saja ada tambahan subsidi listrik karena penyesuaian harga untuk kelas 900 masih ditunda sampai bulan Juli.

Dengan demikian, lanjutnya, maka akan terjadi pelebaran defisit dari 2,15% menuju 2,5% . Menurut Bambang, ada tambahan kebutuhan  hutang kira-kira Rp 40 triliun, yang Rp 19 triliun di antaranya akan berasal dari kelebihan kas tahun lalu. Dengan demikian, utang baru untuk menutupi defisit itu sekitar Rp21 triliun.

Pemerintah, juga akan menggunakan anggaran sebesar Rp 16 triliun untuk pengadaan tanah yang akan dilakukan oleh badan layanan umum Lembaga Manajemen Aset Negara, guna percepatan penyelesaian jalan tol, terutama jalan tol di Trans Jawa.

Selain itu, pemerintah juga akan menjaga kemampuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan menyediakan cadangan sekitar Rp 6 triliun untuk menjaga agar BPJS Kesehatan itu bisa suistainable.(*)