Rakor BI: Hasilkan Kesepakatan Dorong Manufaktur

Surabaya – Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan rapat koordinasi Bank Indonesia (rakor BI). Dalam rakor tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan penting yang akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang terintegrasi, bersinergi, dan konsisten yang diarahkan pada penguatan daya saing industri.

Gubernur BI Agus DW Martowardojo mengatakan, Rakor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan BI yang bertemakan “Mempercepat Transformasi Industri Manufaktur Untuk Mewujudkan Industrilisasi Indonesia” menghasilkan sejumlah kesepakatan yang memprioritaskan pada peningkatan kapabilitas sumber daya manusia melalui perluasan akses pendidikan vokasional dan pengembangan standar kompetensi kerja nasional.

“Ini melalui pengembangan kerjasama antar akademisi, bisnis, pemerintah, sertifikasi tenaga kerja industri, dan pembangunan sekolah-sekolah vokasi yang spesifik di Kawasan Industri (KI), serta memfasilitasi SMK yang telah ada untuk bekerjasama dengan industri,” ujarnya di Surabaya, Jumat, 25 November 2016.

Kemudian, penyempurnaan dan penataan regulasi terkait ketenagakerjaan, khususnya UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yakni dengan menghilangkan pasal-pasal yang dianggap kaku dan mengharmonisasikan dengan UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, untuk memberikan keseimbangan antara penciptaan lapangan kerja dan perlindungan tenaga kerja.

Selanjutnya, pengembangan sektor industri padat tenaga kerja dan berorientasi ekspor serta pengembangan industri berbasis SDA (hilirisasi). Industri yang didorong pertumbuhannya antara lain industri berbasis agro (seperti minyak sawit di Sei Mangkei, green diesel di Dumai, minyak goreng di Bontang), industri berbasis mineral logam (seperti besi beton di Batulicin, baja berbasis pasir besi di Kulon Progo, dan stainless steel di Morowali), industri yang berbasis migas dan batu bara (seperti methanol di Muara Enim), serta pengembangan sentra industri kecil dan menengah (IKM) di daerah. (Selanjutnya : Penyesuaian harga energi untuk mendorong daya saing)