Keuangan

QRIS Jadi Simbol Kemandirian Ekonomi Indonesia

Jakarta – Sistem pembayaran digital QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) terus menunjukkan dominasinya sebagai alat transaksi pilihan di Indonesia, bahkan menembus pasar internasional.

Kebanggaan ini tidak hanya dirasakan oleh pemerintah dan Bank Indonesia sebagai penggagas, tetapi juga telah menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup masyarakat, khususnya generasi muda.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menilai QRIS adalah salah satu produk sistem pembayaran yang menjadi kebanggaan bangsa, dengan hampir 70 juta pengguna di kawasan Asia Tenggara, bahkan India dan beberapa negara lainnya telah menunjukkan minat untuk bekerja sama.

“Ini alat transaksi, alat pembayaran kita yang sangat luar biasa,” ujarnya, dikutip laman dpr.go.id, Kamis, 29 Mei 2025.

Ia menjelaskan, bagaimana QRIS telah menjadi gaya hidup di kalangan anak muda, Gen Z, dan milenial. “Kadang-kadang mereka nggak bawa cash gitu loh, bawa hanya handphone, anak-anak Gen Z itu luar biasa,” tambahnya.

Baca juga : Berkat Program Ini, Bank Sinarmas Dongkrak DPK dan Transaksi QRIS

Terkait negosiasi menjadi sorotan dalam hubungan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat, di mana AS menyoroti beberapa aspek terkait implementasi QRIS, Fauzi memiliki harapan besar agar sistem pembayaran QRIS tidak diubah, meskipun ada opsi penggunaan kartu Visa atau Mastercard.

“Jadi, kalaupun negosiasi nanti dilanjutkan, kita berharap jangan mengubah sistem pembayaran baik apakah lewat visa card maupun mastercard. Kan kita sudah ada visa card ada, mastercard juga sudah ada gitu loh. Tapi QRIS adalah kebanggaan kita,” jelasnya.

Meskipun demikian, kata Fauzi, tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk menggunakan sistem pembayaran tertentu. Pasar lah yang pada akhirnya menentukan pilihan masyarakat.

“Orang itu merasa nyaman seperti apa? Kita kan tidak melarang Visa, kita tidak melarang Master, gitu loh. Kita juga tidak melarang QRIS. Nah, orang nyamannya di mana? Kan pasar yang menentukannya itu,” jelasnya.

Baca juga : Siap-Siap! Warga RI ke Jepang Bisa Gunakan QRIS Mulai 17 Agustus 2025

Namun, ia menilai minat masyarakat terhadap QRIS memang sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh efektivitas, efisiensi, dan keterjangkauannya yang telah mencapai pelosok desa dan mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). QRIS juga dinilai sebagai alat sistem pembayaran yang menjadi kedaulatan bagi warga dan bangsa Indonesia.

“Qris itu alat sistem pembayaran yang menjadi kedaulatan bagi warga dan bangsa Indonesia, kebanggan kita,” tegasnya.

Sejak diluncurkan pada 2019, QRIS terus mengalami bertumbuhan. Hingga Maret 2025, sebanyak 38,10 juta merchant telah menggunakan QRIS dengan pengguna sebanyak 56,28 juta dan volume transaksi sebanyak 2,62 miliar.

Aktivitas pembayaran QRIS antarnegara menunjukkan trend meningkat dan akan terus diperluas ke negara lain sejalan dengan penggunaan local currency transaction. (*)

Editor: Galih Pratama

Muhamad Ibrahim

Berpengalaman sebagai jurnalis sejak 2014. Saat ini bertugas menulis tentang isu nasional, internasional, ekonomi, perbankan, industri keuangan non-bank (IKNB), hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Recent Posts

Prabowo Genjot Bedah Rumah 400 Ribu Unit, Sasar Seluruh Daerah

Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More

3 hours ago

Negara Rugi Rp25 Triliun dari Rokok Ilegal, Program Prioritas Terancam

Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More

3 hours ago

CIMB Niaga Luncurkan OCTOBIZ untuk Permudah Pengelolaan Transaksi Bisnis

OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More

3 hours ago

DPR Soroti Harga BBM, Pemerintah Klaim Siap Hadapi Lonjakan Minyak Dunia

Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More

4 hours ago

Wamen Bima Arya Tegaskan Aturan Main WFH ASN, Pelayanan Publik Tak Boleh Kendur

Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More

4 hours ago

OJK dan BEI Terapkan Kebijakan HSC, Berikut Penjelasannya

Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More

7 hours ago