Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kiri) menerima memori jabatan dari pejabat lama Sri Mulyani Indrawati saat serah terima jabatan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa 9 september 2025. (Foto : Erman Subekti)
Jakarta – Sri Mulyani Indrawati secara resmi menyerahkan jabatanya sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada Purbaya Yudhi Sadewa, Selasa, 9 September 2025.
Dalam sambutannya, Purbaya mengatakan, saat ini ekonomi global tengah menghadapi tantangan besar. Kondisi tersebut ditandai oleh perlambatan ekonomi di berbagai negara, ketegangan geopolitik, perubahan iklim, hingga perkembangan teknologi yang menimbulkan risiko sekaligus peluang bagi Indonesia.
“Geopolitik akan menjadi game changer. Indonesia tidak bisa lupa dari dampak perkembangan geopolitik dunia,” ujar Purbaya dalam Serah Terima Jabatan Menteri Keuangan, Selasa, 9 September 2025.
Baca juga: Reshuffle Kabinet, Ini Daftar Menteri yang Dilantik Presiden Prabowo
Melihat kondisi tersebut, Purbaya berpesan kepada jajaran di Kementerian yang dipimpinnya harus memahami kondisi terkini dan isu-isu strategis.
Selain itu, Kementerian Keuangan harus terbuka untuk mendengar suara dari luar, bukan hanya dari internal saja agar tidak terjebak dalam echo chamber.
“Dalam menyusun kebijakan, kita tidak boleh naif. Jangan sampai fokus ke isu kecil yang justru menghampat kebijakan strategis. Biasakan untuk berdiskusi dan mendengar suara dari luar, bukan hanya dari internal, teman-teman sendiri yang sudah pasti sepakat, agar tidak terjebak dalam echo chamber. Manfaatkan perkembangan teknologi yang ada untuk mendapatkan insight yang baru,” pungkasnya.
Baca juga: Resmi Jadi Menkeu, Purbaya: Salah Besar Saya Dibilang Tak Berpengalaman
Sementara, terkait perubahan iklim, Purbaya menilai tantangannya semakin nyata, Indonesia harus bersiap untuk menghadapi risiko perbuahan iklim yang akan berdampak pada sektor-sektor kunci, seperti pertanian, perikanan, dan energi. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More