Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: Irawati)
Poin Penting
Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tengah mempertimbangkan untuk menambahkan satu lapisan atau layer baru ke dalam cukai rokok.
Purbaya menjelaskan, aturan ini masih dalam tahap pembahasan yang dirancang untuk memberikan ruang bagi pelaku usaha rokok ilegal agar masuk ke jalur legal.
“Kita akan memastikan satu layer baru, mungkin, masih didiskusikan ya, untuk memberi ruang kepada yang ilegal-ilegal untuk masuk menjadi legal,” kata Purbaya saat ditemui di Jakarta, Rabu, 14 Januari 2026.
Baca juga: Bea Cukai Amankan 160 Juta Batang Rokok Ilegal Senilai Rp500 Miliar di Pekanbaru
Purbaya menyebut, dengan para pelaku usaha yang masuk ke jalur legal, maka mereka juga akan membayar pajak dan cukai sesuai dengan ketentuan.
Ia pun telah memberikan sinyal kepada pelaku usaha rokok ilegal terkait dengan rencana dari kebijakan tersebut. Purbaya menegaskan bahwa tambahan layer cukai ini merupakan peringatan terakhir bagi pelaku usaha rokok ilegal untuk mematuhi regulasi.
Baca juga: Purbaya Ancam Stop Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pemda yang Lambat Belanja
“Nanti kalau saya sudah kasih sinyal ke mereka. Setelah layer itu keluar nanti kalau peraturan keluar mungkin minggu depan kali ya, kalau mereka masih main-main saya akan hantam semuanya. Nggak ada ampun lagi,” ujar Purbaya.
Sebagai informasi tambahan, Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan telah menyita rokok ilegal mencapai 1,4 miliar batang sepanjang 2025.
Salah satu penindakan terbesar yakni pengungkapan peredaran 160 juta batang rokok ilegal tanpa pita cukai di sebuah gudang di Pekanbaru, Riau, dengan nilai barang mencapai Rp500 miliar. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting OJK mendorong keterbukaan informasi pasar modal melalui sistem pelaporan elektronik AKSes KSEI dan… Read More
Poin Penting Transaksi Syariah Card Bank Mega Syariah melonjak 48% pada Desember 2025 dibandingkan rata-rata… Read More
Poin Penting Permata Bank mulai mengkaji pengembangan produk BNPL/paylater, seiring kebijakan terbaru regulator, namun belum… Read More
Poin Penting OJK menyiapkan aturan pengawasan finfluencer yang ditargetkan rampung pertengahan 2026, dengan fokus pada… Read More
Poin Penting Purbaya menilai lambatnya penyerapan anggaran K/L dan Pemda merupakan masalah klasik yang terjadi… Read More
Poin Penting Presiden Prabowo menekankan percepatan pembangunan IKN, khususnya fasilitas legislatif dan yudikatif Pemerintah melakukan… Read More