Poin Penting
Jakarta – Perbaikan sistem Coretax, layanan milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dijanjikan rampung pada Oktober 2025, ternyata meleset dari perkiraan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa baru bisa menjanjikan perbaikan rampung pada 2026.
“Jadi, (Coretax) ini kan dibangun 4 tahun, dengan segala macam kendala yang ada ya. Tapi, saya yakin nanti begitu dikasih ke kita (Kemenkeu), Januari atau Februari (2026) udah selesai itu,” janji Purbaya dalam media briefing Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jumat, 24 Oktober 2025.
Baca juga: Gara-gara Ini, Purbaya Sebut Perbaikan Coretax Molor Jadi Tahun Depan
Diketahui, sejak kali pertama dibuat pada 2018 dan diresmikan pada 1 Januari 2025, Coretax sudah memakan anggaran Rp1,3 triliun. Adapun realisasinya yang mencapai kisaran Rp467,3 miliar pada 2024 lalu.
Purbaya menekankan, perbaikan sistem Coretax tidak akan menambah anggaran baru dari Kemenkeu. Namun, memang akan ada pos-pos pengeluaran baru, utamanya datang dari sumber daya manusia (SDM).
“(Perbaikan) Coretax nggak ada penambahan anggaran. Paling tambah biaya bayar gaji staf. Itu kan saya jadikan tenaga ahli di saya. Dan itu pos pengeluaran biasa, tidak istimewa,” katanya.
Baca juga: Bos Pajak: PPh E-Commerce Ditunda Sampai Ekonomi Tumbuh 6 Persen
Menurut Purbaya, lambatnya perbaikan Coretax bersumber dari kualitas vendor, yakni LG, yang tidak sesuai dengan standar Kemenkeu. Nantinya, perbaikan Coretax akan melibatkan internal DJP. Untuk itu, Purbaya mempersiapkan SDM dengan kualitas terbaik supaya perbaikan Coretax berjalan dengan mulus.
“Begitu mereka dapat source code-nya, lalu dilihat sama orang saya, mereka bilang, ‘wah ini programmer tingkat baru lulusan SMA’. Jadi, yang dikasih ke kita kelihatannya bukan orang jago-jagonya,” cetusnya. (*) Mohammad Adrianto Sukarso
Poin Penting PT Bank Mega menggandeng IKPI dan FlazzTax menggelar Seminar Coretax untuk mengedukasi nasabah… Read More
Poin Penting 15,2 juta NIB diterbitkan, 14,9 juta untuk usaha mikro; masih ada 40 juta… Read More
Poin Penting Pemerintah memperpanjang penempatan Rp200 triliun di bank-bank milik negara hingga September 2026 untuk… Read More
Poin Penting Studi CELIOS menunjukkan Program MBG bisa membuang 62–125 juta porsi/minggu, merugikan negara Rp622… Read More
Poin Penting OJK menegaskan tidak ada perpanjangan waktu, semua UUS asuransi wajib spin off paling… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap sudah ada sejumlah pendaftar calon ADK OJK, terutama… Read More