Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, ditemui di ruang kerjanya usai acara serah terima jabatan dari Menkeu sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati, di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 9 September 2025. (Foto: Erman Subekti)
Poin Penting
Jakarta – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan family office di Bali, yang diusulkan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sebagai salah satu pusat keuangan di Indonesia.
Purbaya menjelaskan, DEN perlu mencari sendiri cara pembiayaan pembangunan proyek tersebut tanpa mengandalkan dukungan anggaran negara
“Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun aja sendiri, saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor DJP, dikutip, Selasa, 12 Oktober 2025.
Baca juga: Purbaya Buka Peluang Tambah Penempatan Dana ke Himbara
Bendahara negara ini menegaskan, anggaran negara yang berada di tangannya telah difokuskan untuk membiayai program-program prioritas guna mendorong perekonomian domestik.
“Saya fokus (anggaran negara). Kalau kasih anggaran yang tepat, nanti pasti pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor. Itu aja,” tegasnya.
Baca juga: Menkeu Purbaya Janji Kurangi Utang: Tidak Boleh Ada Kebocoran!
Selain itu, Purbaya juga menyatakan tidak akan memberikan usulan apa pun tekait rencana pembangunan family office di Bali maupun terkait wacana menjadikan Pulau Dewata sebagai salah satu pusat keuangan di Indonesia.
Sebab, meski sering mendengar terkait hal tersebut, namun ia tidak begitu mengerti konsep dari rencana besar yang digagas oleh Ketua DEN, Luhut Binsar Panjdaitan itu.
“Nggak (memberikan masukan apapun). Kalau mau, saya doain lah. Saya belum terlalu ngerti konsepnya walaupun Pak Ketua DEN sering bicara, tapi saya nggak pernah lihat,” imbuhnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting Demutualisasi BEI membuka peluang investor asing menjadi pemegang saham, mengikuti praktik bursa efek… Read More
Poin Penting Demutualisasi BEI dinilai tidak memicu konflik kepentingan, karena pengaturan dan pengawasan tetap di… Read More
Poin Penting BTN Expo 2026 ditutup dengan Awarding BTN Housingpreneur 2025, menyoroti lahirnya 58 inovator… Read More
Poin Penting Jeffrey Hendrik digadang menjadi Pjs Dirut BEI, namun memilih menunggu pengumuman resmi. Penunjukan… Read More
Poin Penting OJK memastikan stabilitas pasar keuangan tetap terjaga usai penunjukan Friderica Widyasari Dewi sebagai… Read More
Poin Penting OJK dan SRO akan menaikkan batas minimum free float dari 7,5 persen menjadi… Read More