Purbaya Lapor APBN Oktober 2025 Defisit Rp479,7 Triliun

Poin Penting

• APBN defisit Rp479,7 triliun hingga Oktober 2025 atau setara 2,02 persen terhadap PDB, namun tetap dikelola secara hati-hati di tengah dinamika global.
• Pendapatan negara mencapai Rp2.113,3 triliun (73,7 persen outlook) ditopang perpajakan Rp1.708,3 triliun dan PNBP Rp402,4 triliun, dengan PNBP melampaui capaian 2024.
• Belanja negara terealisasi Rp2.593 triliun (73,5 persen outlook) untuk menjaga daya beli, mendukung infrastruktur, dan mengawal reformasi struktural.

Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) alami defisit Rp479,7 triliun di Oktober 2025, atau  2,02 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Realisasi APBN sampai dengan 31 Oktober 2025 secara keseluruhan menunjukkan pengelolaan yang hati-hati dan prudent, serta menjaga disiplin fiskal di tengah dinamika global,” kata Purbaya dalam APBN KiTa, Kamis, 20 November 2025.

Baca juga: Anak Buah Purbaya Pastikan Warung Es Teh Aman dari Cukai Minuman Berpemanis

Dia melanjutkan, pendapatan negara hingga akhir Oktober 2025 mencapai Rp2.113,3 triliun atau setara 73,7 persen terhadap outlook APBN 2025. Realisasi pendapatan negara itu didorong oleh penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Kinerja ini didorong oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp1.708,3 triliun atau 71,6 persen dari outlook dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp402,4 triliun atau 84,3 persen dari outlook, khusus PNBP realisasinya melebihi capaian tahun 2024. Ini menunjukkan optimalisasi sumber daya non pajak lebih efektif,” jelasnya.

Baca juga: Purbaya Guyur Lagi Dana Rp76 Triliun ke BRI, Bank Mandiri, BNI dan Bank Jakarta

Di sisi lain, realisasi belanja negara hingga Oktober 2025 mencapai Rp2.593 triliun atau 73,5 persen dari outlook 2025. Belanja ini dimanfaatkan secara optimal untuk program prioritas yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.879,6 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp713,4 triliun.

“Belanja ini diprioritaskan untuk menjaga daya beli, mendukung infrastruktur dan mengawal reformasi struktural,” pungkasnya. (*)

Editor: Galih Pratama