Perbankan

Purbaya Dorong Pembaruan Alat Ukur Likuiditas Bank agar Lebih Akurat

Poin Penting

  • Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menilai perlu alat ukur baru untuk menghitung likuiditas bank agar lebih mencerminkan kondisi nyata di lapangan.
  • Rasio AL/NCD dan AL/DPK dinilai tak akurat, karena tidak menggambarkan kondisi likuiditas perbankan secara riil.
  • Kementerian Keuangan tengah mengkaji sistem peringatan dini (early warning system) untuk memantau kondisi pasar keuangan lebih tepat dan cepat.

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai perlunya pembaruan atau alat ukur baru untuk menghitung kondisi likuiditas perbankan yang mencerminkan situasi nyata di lapangan.

Menurut Purbaya, pembacaan kondisi bank yang disebut “banjir likuiditas” terjadi hampir setiap tahun. Bahkan pada 2020-2021 saat pandemi COVID-19 melanda, regulator seperti OJK, LPS, dan Bank Indonesia (BI) tetap menyatakan likuiditas perbankan mencukupi, padahal kondisi sebenarnya justru ketat.

“Semuanya bukan OJK, keuangan, BI, semuanya selalu bilang LPS selalu dibilang ample. Padahal kalau lihat datanya ke bank susah, tight. Jadi ya, mesti dilihat lagi alat ukur yang pas untuk melihat kondisi likuiditas yang real,” kata Purbaya dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Jumat, 17 Oktober 2025.

Baca juga: Kemenkeu Salurkan Rp200 Triliun, LPS: Perkuat Likuiditas Bank

Purbaya mengaku, saat masih menjabat sebagai Bos LPS dan mengikuti rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), ia menilai rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tidak menggambarkan kondisi riil perbankan.

“Artinya alat ukurnya salah. Saya minta dulu mereka LPS juga suruh kembangkan alat ukur yang baru, sampai sekarang belum ada, AL/NCD dan AL/DPK kan itu hitungannya itu nggak menggambarkan keadaan di lapangan, kalau enggak kita nggak melambat kayak kemarin ekonominya harus riset baru,” ungkapnya.

Baca juga: Membaca Arah Purbayanomic di Tengah Jebakan Pertumbuhan 5 Persen

Kemenkeu Siapkan Sistem Peringatan Dini

Ia menambahkan, beberapa kali dirinya telah mengusulkan agar dirumuskan alat ukur baru dalam rapat KSSK. Kini, ia telah meminta tim dari Kementerian Keuangan untuk memperdalam kajian mengenai metode pengukuran kondisi pasar keuangan.

“Di internal tadi saya sudah minta mereka belajar lebih dalam untuk melihat alat-alat yang bisa melihat kondisi pasar finansial dengan benar dan in advance. Jadi semacam early warning system di sistem finansial,” bebernya. (*)

Editor: Yulian Saputra

Irawati

Recent Posts

40 Juta UMKM Belum Berizin, BKPM Siap Permudah Proses NIB

Poin Penting 15,2 juta NIB diterbitkan, 14,9 juta untuk usaha mikro; masih ada 40 juta… Read More

1 hour ago

Purbaya Sesuaikan Strategi Penempatan Dana di Perbankan dengan Kebijakan BI

Poin Penting Pemerintah memperpanjang penempatan Rp200 triliun di bank-bank milik negara hingga September 2026 untuk… Read More

2 hours ago

Duh! Program MBG Berpotensi Buang Uang Negara Rp1,27 Triliun per Minggu

Poin Penting Studi CELIOS menunjukkan Program MBG bisa membuang 62–125 juta porsi/minggu, merugikan negara Rp622… Read More

3 hours ago

OJK Tegaskan Tak Ada “Injury Time” Spin Off UUS Asuransi

Poin Penting OJK menegaskan tidak ada perpanjangan waktu, semua UUS asuransi wajib spin off paling… Read More

3 hours ago

Bursa Calon ADK OJK, Purbaya: Sudah Ada Kandidat Kompeten, tapi Belum Banyak

Poin Penting Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap sudah ada sejumlah pendaftar calon ADK OJK, terutama… Read More

4 hours ago

Dana THR 2026 Siap Dicairkan, Purbaya: Tinggal Tunggu Pengumuman Presiden

Poin Penting Pemerintah memastikan dana THR 2026 sebesar Rp55 triliun telah siap dan tinggal menunggu… Read More

4 hours ago