Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah). (Foto: Irawati)
Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai perlunya pembaruan atau alat ukur baru untuk menghitung kondisi likuiditas perbankan yang mencerminkan situasi nyata di lapangan.
Menurut Purbaya, pembacaan kondisi bank yang disebut “banjir likuiditas” terjadi hampir setiap tahun. Bahkan pada 2020-2021 saat pandemi COVID-19 melanda, regulator seperti OJK, LPS, dan Bank Indonesia (BI) tetap menyatakan likuiditas perbankan mencukupi, padahal kondisi sebenarnya justru ketat.
“Semuanya bukan OJK, keuangan, BI, semuanya selalu bilang LPS selalu dibilang ample. Padahal kalau lihat datanya ke bank susah, tight. Jadi ya, mesti dilihat lagi alat ukur yang pas untuk melihat kondisi likuiditas yang real,” kata Purbaya dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Jumat, 17 Oktober 2025.
Baca juga: Kemenkeu Salurkan Rp200 Triliun, LPS: Perkuat Likuiditas Bank
Purbaya mengaku, saat masih menjabat sebagai Bos LPS dan mengikuti rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), ia menilai rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tidak menggambarkan kondisi riil perbankan.
“Artinya alat ukurnya salah. Saya minta dulu mereka LPS juga suruh kembangkan alat ukur yang baru, sampai sekarang belum ada, AL/NCD dan AL/DPK kan itu hitungannya itu nggak menggambarkan keadaan di lapangan, kalau enggak kita nggak melambat kayak kemarin ekonominya harus riset baru,” ungkapnya.
Baca juga: Membaca Arah Purbayanomic di Tengah Jebakan Pertumbuhan 5 Persen
Ia menambahkan, beberapa kali dirinya telah mengusulkan agar dirumuskan alat ukur baru dalam rapat KSSK. Kini, ia telah meminta tim dari Kementerian Keuangan untuk memperdalam kajian mengenai metode pengukuran kondisi pasar keuangan.
“Di internal tadi saya sudah minta mereka belajar lebih dalam untuk melihat alat-alat yang bisa melihat kondisi pasar finansial dengan benar dan in advance. Jadi semacam early warning system di sistem finansial,” bebernya. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting Rencana demutualisasi BEI yang ditargetkan rampung kuartal I 2026 dinilai terlalu agresif dan… Read More
Poin Penting DPR menilai konten digital berjudul sensasional menjadi pintu masuk masyarakat ke praktik judi… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya memproyeksikan anggaran program gentengisasi sekitar Rp1 triliun, bersumber dari dana cadangan… Read More
Poin Penting Bank BPD Bali mencatat laba bersih Rp1,10 triliun (tumbuh 25,39 persen yoy), aset… Read More
By: Eko B. Supriyanto, Editor-in-Chief of Infobank Three commissioners of the Financial Services Authority (OJK)… Read More
Poin Penting Danantara menyatakan dukungan penuh terhadap reformasi pasar modal yang digulirkan OJK, termasuk kebijakan… Read More