Perbankan

Purbaya Dorong Pembaruan Alat Ukur Likuiditas Bank agar Lebih Akurat

Poin Penting

  • Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menilai perlu alat ukur baru untuk menghitung likuiditas bank agar lebih mencerminkan kondisi nyata di lapangan.
  • Rasio AL/NCD dan AL/DPK dinilai tak akurat, karena tidak menggambarkan kondisi likuiditas perbankan secara riil.
  • Kementerian Keuangan tengah mengkaji sistem peringatan dini (early warning system) untuk memantau kondisi pasar keuangan lebih tepat dan cepat.

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai perlunya pembaruan atau alat ukur baru untuk menghitung kondisi likuiditas perbankan yang mencerminkan situasi nyata di lapangan.

Menurut Purbaya, pembacaan kondisi bank yang disebut “banjir likuiditas” terjadi hampir setiap tahun. Bahkan pada 2020-2021 saat pandemi COVID-19 melanda, regulator seperti OJK, LPS, dan Bank Indonesia (BI) tetap menyatakan likuiditas perbankan mencukupi, padahal kondisi sebenarnya justru ketat.

“Semuanya bukan OJK, keuangan, BI, semuanya selalu bilang LPS selalu dibilang ample. Padahal kalau lihat datanya ke bank susah, tight. Jadi ya, mesti dilihat lagi alat ukur yang pas untuk melihat kondisi likuiditas yang real,” kata Purbaya dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Jumat, 17 Oktober 2025.

Baca juga: Kemenkeu Salurkan Rp200 Triliun, LPS: Perkuat Likuiditas Bank

Purbaya mengaku, saat masih menjabat sebagai Bos LPS dan mengikuti rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), ia menilai rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tidak menggambarkan kondisi riil perbankan.

“Artinya alat ukurnya salah. Saya minta dulu mereka LPS juga suruh kembangkan alat ukur yang baru, sampai sekarang belum ada, AL/NCD dan AL/DPK kan itu hitungannya itu nggak menggambarkan keadaan di lapangan, kalau enggak kita nggak melambat kayak kemarin ekonominya harus riset baru,” ungkapnya.

Baca juga: Membaca Arah Purbayanomic di Tengah Jebakan Pertumbuhan 5 Persen

Kemenkeu Siapkan Sistem Peringatan Dini

Ia menambahkan, beberapa kali dirinya telah mengusulkan agar dirumuskan alat ukur baru dalam rapat KSSK. Kini, ia telah meminta tim dari Kementerian Keuangan untuk memperdalam kajian mengenai metode pengukuran kondisi pasar keuangan.

“Di internal tadi saya sudah minta mereka belajar lebih dalam untuk melihat alat-alat yang bisa melihat kondisi pasar finansial dengan benar dan in advance. Jadi semacam early warning system di sistem finansial,” bebernya. (*)

Editor: Yulian Saputra

Irawati

Recent Posts

Bank Mandiri Hadirkan Program Berbagi Takjil di Menara Mandiri Sudirman

Poin Penting Bank Mandiri sediakan berbuka puasa di Menara Mandiri lewat Livin’ by Mandiri. Program… Read More

19 mins ago

Bank OCBC NISP Mau Buyback Saham Rp1 Miliar, Ini Tujuannya

Poin Penting Bank OCBC NISP rencanakan buyback saham Rp1 miliar untuk remunerasi variabel manajemen dan… Read More

34 mins ago

BGN Janji Tindaklanjuti Menu MBG Ramadan yang Melenceng dari Anggaran

Poin Penting BGN siap menindaklanjuti laporan masyarakat terkait polemik menu MBG Ramadan. Anggaran bahan baku MBG ditetapkan Rp8.000–Rp10.000 per… Read More

38 mins ago

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Januari 2026 Anjlok 14 Persen

Poin Penting Penerimaan kepabeanan dan cukai Januari 2026 tercatat Rp22,6 triliun (6,7 persen pagu APBN),… Read More

50 mins ago

KSPN Kritik Rencana Impor 105 Ribu Mobil Pikap dari India untuk Kopdes Merah Putih

Poin Penting Presiden KSPN Ristadi meminta Presiden Prabowo membatalkan rencana impor 105 ribu kendaraan untuk… Read More

1 hour ago

Insentif Ramadan-Lebaran Rp12,8 Triliun, DPR: Jangan Sekadar Stimulus Musiman

Poin Penting Pemerintah gelontorkan insentif Ramadan–Lebaran Rp12,8 triliun untuk jaga daya beli dan dorong konsumsi.… Read More

1 hour ago