Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: Erman Subekti)
Poin Penting
Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan membuka peluang untuk menambah penempatan dana pemerintah atau Saldo Anggaran lebih (SAL) di himpunan bank milik negara (Himbara).
“Terbuka (penambahan dana). Karena laju pertumbuhan uang atau M0-nya baru 13 persen, base money-nya. Saya pikir seharusnya idealnya 20 persen lebih sedikit,” ucap Purbaya saat ditemui di Kantor DJP, dikutip, Selasa, 14 Oktober 2025.
Meski demikian, Purbaya belum memutuskan jumlah anggaran yang akan dialihkan lagi ke Himbara. Dia mengungkapkan saat ini, Kementerian Keuangan masih memiliki SAL sekitar Rp250 triliun di Bank Indonesia (BI).
Baca juga: Purbaya Kumpulkan Sejumlah Bos Bank Swasta, Bahas Apa?
Bendahara negara ini menyebut sudah ada dua perbankan yang meminta tambahan dana, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI).
“Kalau mau nambah pun kita nggak akan kasih tahu lagi sekarang. Karena operasi uang biasa lagi. Karena nanti orang banyak yang protes,” ucapnya.
Dia pun mengaku bahwa banyak orang yang salah paham dengan kebijakan yang diambilnya terkait penempatan dana di perbankan. Banyak yang mengira bahwa ia mengubah anggaran APBN dan melakukan ekspansi fiskal.
“Karena mereka nggak ngerti bahwa saya cuma pindahin uang. Nggak ada urusan dengan perubahan anggaran. Saya nggak mengubah anggaran sama sekali, juga tidak melakukan ekspansi fiskal,” pungkasnya.
Menurutnya, kebijakan penempatan dana tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan serta menciptakan pertumbuhan ekonomi agar sektor swasta bisa tumbuh.
Baca juga: BTN Diberi Waktu Percepat Serapan Dana Pemerintah Rp25 T, Ini Kata Purbaya
Purbaya menyebut, dibutuhkan sektor swasta dalam menggenjot ekonomi, sebab belanja pemerintah hanya berkontribusi 10 persen trhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Ini hanya uangnya dioptimalkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi supaya private sector-nya bisa tumbuh. Karena kan goverment spending itu di PDB (produk domestik bruto) cuma 10 persen, berarti sisanya yang lain swasta kan 90 persen. Yang akan kita galakkan itu termasuk menjaga daya beli masyarakat dan memperbaiki ekonomi investasi,” tandasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Demutualisasi BEI membuka peluang investor asing menjadi pemegang saham, mengikuti praktik bursa efek… Read More
Poin Penting Demutualisasi BEI dinilai tidak memicu konflik kepentingan, karena pengaturan dan pengawasan tetap di… Read More
Poin Penting BTN Expo 2026 ditutup dengan Awarding BTN Housingpreneur 2025, menyoroti lahirnya 58 inovator… Read More
Poin Penting Jeffrey Hendrik digadang menjadi Pjs Dirut BEI, namun memilih menunggu pengumuman resmi. Penunjukan… Read More
Poin Penting OJK memastikan stabilitas pasar keuangan tetap terjaga usai penunjukan Friderica Widyasari Dewi sebagai… Read More
Poin Penting OJK dan SRO akan menaikkan batas minimum free float dari 7,5 persen menjadi… Read More