Ilustrasi: Tambang batu bara. (Foto: istimewa)
Poin Penting
Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan penerimaan negara sebesar Rp23 triliun dari rencana pengenaan bea keluar ekspor batu bara dan emas pada 2026.
Purbaya mengatakan rancangan tarif bea keluar untuk komoditas ekspor batu bara akan berada di kisaran 1 hingga 5 persen. Sementara itu, tarif bea keluar untuk komoditas emas direncanakan sebesar 7,5 hingga 15 persen.
“Emas Rp3 triliun setahun. Batu bara Rp20 triliun (total Rp23 triliun),” ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan komisi XI DPR RI, dikutip, Selasa, 8 Desember 2025.
Baca juga: Bea Keluar Emas dan Batu Bara Mulai Berlaku 2026, Ini Penjelasan Dirjen Bea Cukai
Menurut Purbaya, optimalisasi penerimaan negara di sektor mineral pada 2026 menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari fluktuasi harga komoditas global, transisi energi, hingga kebutuhan menjaga konsistensi penerimaan negara.
“Penguatan pengawasan juga menjadi kunci, termasuk melalui integrasi data dalam SIMBARA dan optimalisasi penagihan,” tambahnya.
Sebaga respons atas tantangan tersebut, pemerintah akan memanfaatkan instrumen fiskal yang relevan, salah satunya melalui penerapan bea keluar atas ekspor batu bara dan emas.
Penerapan kebijakan bea keluar ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara, menjaga pasokan bahan baku di dalam negeri, mendorong program hilirisasi industri, dan memperkuat tata kelola sektor mineral.
Baca juga: Ekspor Emas Bakal Kena Bea Keluar hingga 15 Persen Mulai 2026
Adapun khusus untuk batu bara, kebijakan bea keluar juga ditujukan untuk mendukung agenda dekarbonisasi dan hilirisasi. Pasalnya, meskipun Indonesia merupakan produsen batu bara terbesar ketiga di dunia, sebagian besar ekspornya masih berupa bahan mentah dengan nilai tambah rendah.
“Mekanismenya saat ini sedang kami finalisasi bersama kementerian terkait,” ucap Purbaya. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting Easycash luncurkan MOJANG sebagai panduan praktis agar generasi muda dapat mengelola keuangan dengan… Read More
Poin Penting Penghapusan SLIK dinilai berisiko tinggi karena berpotensi meningkatkan kredit macet (NPL) akibat hilangnya… Read More
Poin Penting Ketidakpastian ekonomi global berada pada level tertinggi dalam lebih dari satu dekade, dipicu… Read More
Poin Penting ADB memberi pinjaman USD500 juta untuk mendukung reformasi pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan perlindungan… Read More
Poin Penting Mandiri BFN Fest 2025 resmi dibuka AFTECH sebagai puncak Bulan Fintech Nasional, menjadi… Read More
Poin Penting Indonesia memiliki potensi besar social commerce, dengan 60 juta pengguna media sosial dan… Read More