Moneter dan Fiskal

Purbaya Bakal Legalkan Rokok Ilegal, Aturan Terbit di Desember 2025

Poin Penting

  • Pemerintah akan menerbitkan aturan khusus tarif cukai bagi produsen rokok ilegal dalam negeri pada Desember 2025.
  • Menteri Keuangan Purbaya menilai maraknya rokok ilegal, termasuk dari luar negeri seperti China dan Vietnam, telah mematikan industri rokok legal dalam negeri akibat perbedaan beban cukai.
  • Setelah aturan diberlakukan, pemerintah akan menindak tegas produsen ilegal yang tidak bergabung ke KIHT, tanpa kompromi.

Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan menerbitkan aturan khusus terkait kebijakan tarif cukai pada Desember 2025 bagi produsen rokok ilegal di dalam negeri.

Purbaya menjelaskan, hal itu bertujuan agar produsen rokok ilegal masuk ke Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) guna melegalkan produksi rokoknya.

“Untuk yang produsen dalam negeri yang ilegal, kita ajak masuk ke sistem yang lebih legal di kawasan industri hasil tembakau, KIHT. Dengan tarif yang tertentu, sedang kita buat dan kita galakkan.Harusnya Desember jalan,” kata Purbaya dalam raker bersama DPD RI, dikutip, Selasa, 4 November 2025.

Baca juga: Saham Emiten Rokok Kompak “Ngebul” Usai Purbaya Tak Naikkan Cukai dan Harga Eceran di 2026

Dia mengungkapkan, peredaran rokok ilegal terbukti telah mematikan produk rokok legal yang terkena tarif cukai yang tinggi. Akibatnya, meski tarif cukai di naikan ke batas tertinggi, namun masyarakat tetap merokok, sehingga rokok ilegal dari luar negeri masuk ke Indonesia.

“Tapi pada kenyataannya, ya pada merokok aja, yang terjadi adalah barang-barang gelap yang masuk. Jadi saya bilang, dari China, dari Vietnam, kalau gitu kebijakannya ngapain? Kita mematikan industri, tapi menghidupkan yang di luar. Kalau gitu saya rugilah, saya nggak mau rugi,” ungkapnya.

Baca juga: Purbaya Pastikan Cukai dan Harga Rokok Eceran Tak Naik Tahun Depan

Lebih lanjut, tambah Purbaya, jika kebijakan khusus tersebut sudah berjalan, produsen rokok ilegal yang masih ‘nakal’ yang tak ikuti aturan untuk masuk ke KIHT akan di tindak tegas.

“Nanti, kalau sudah itu (aturan) jalan, saya nggak akan lihat ke belakang, lihat ke depan, pemain-pemain yang tadinya gelap, kalau masih gelap, kita sikat. Nggak ada kompromi di situ. Tapi mereka dikasih kesempatan masuk menjadi pemain yang ilegal di situ,” tandasnya. (*)

Editor: Galih Pratama

Irawati

Recent Posts

Hashim Soroti Pentingnya Edukasi Publik Terkait Perubahan Iklim

Poin Penting Indonesia menegaskan komitmen memimpin upaya global melawan perubahan iklim, seiring semakin destruktifnya dampak… Read More

25 mins ago

OJK Sederhanakan Aturan Pergadaian, Ini Poin-poinnya

Poin Penting OJK menerbitkan POJK 29/2025 untuk menyederhanakan perizinan pergadaian kabupaten/kota, meningkatkan kemudahan berusaha, dan… Read More

1 hour ago

40 Perusahaan & 10 Tokoh Raih Penghargaan Investing on Climate Editors’ Choice Award 2025

Poin Penting Sebanyak 40 perusahaan dan 10 tokoh menerima penghargaan Investing on Climate 2025 atas… Read More

2 hours ago

Jelang Akhir Pekan, IHSG Berbalik Ditutup Melemah 0,09 Persen ke Level 8.632

Poin Penting IHSG ditutup melemah 0,09% ke level 8.632 pada 5 Desember 2025, meski beberapa… Read More

3 hours ago

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI, Bukti Peran Strategis dalam Stabilitas Ekonomi RI

Poin Penting Bank Mandiri raih 5 penghargaan BI 2025 atas kontribusi di makroprudensial, kebijakan moneter,… Read More

3 hours ago

Segini Kekayaan Menhut Raja Juli Antoni yang Diminta Mundur Anggota DPR

Poin Penting Menhut Raja Juli Antoni dikritik keras terkait banjir dan longsor di Sumatra, hingga… Read More

3 hours ago