Pupuk Kaltim Dorong Keterlibatan Masyarakat Untuk Atasi Stunting

Jakarta – PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) melalui program Pencegahan dan Pengendalian Stunting (PEDALGAS) menggelar rembug tingkat Kelurahan, untuk memastikan integrasi pelaksanaan intervensi penurunan stunting bersama Pemerintah dan masyarakat. 

VP TJSL Pupuk Kaltim Sugeng Suedi, menjelaskan, kegiatan ini merupakan kesinambungan langkah Perusahaan dalam mendukung program Pemerintah terkait pencegahan dan pengendalian stunting, utamanya pemenuhan gizi pada anak yang mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Melalui kegiatan ini, kelurahan Loktuan sebagai salah satu lokus penanganan dari Pemkot Bontang didorong untuk dapat melakukan intervensi secara terintegrasi, agar persoalan stunting yang masih terbilang tinggi di wilayah tersebut dapat dikendalikan secara optimal. 

“Rembug stunting tingkat Kelurahan penting dilaksanakan, untuk meningkatkan keterlibatan dan peran lintas sektor dalam mendukung program pencegahan serta pengendalian stunting di Kota Bontang, khususnya kelurahan Loktuan,” ujar Sugeng dikutip 15 Februari 2023.

Rembug tingkat kelurahan digagas untuk merumuskan sejumlah upaya intervensi gizi yang akan dilaksanakan, sekaligus membangun komitmen bersama seluruh elemen masyarakat agar langkah penanganan stunting secara terintegrasi mampu berjalan dengan lebih maksimal. Apalagi hal ini merupakan salah satu program prioritas nasional, yang penanganannya butuh aksi multidimensi dan multisektoral. Sehingga Pupuk Kaltim mengambil peran melalui kolaborasi multipihak, agar kedepan angka stunting di Kota Bontang bisa ditekan melalui serangkaian upaya. 

“Melalui kegiatan ini, Pupuk Kaltim berharap program intervensi penurunan stunting dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, mengingat komitmen bersama secara terintegrasi sangat dibutuhkan untuk mendukung penurunan angka stunting,” lanjut Sugeng. 

Dirinya menyebut, program PEDALGAS merupakan bentuk kepedulian Pupuk Kaltim bagi pertumbuhan anak di Kota Bontang, sekaligus menekan risiko stunting sejak masa kehamilan. Program ini juga wujud dukungan Perusahaan terhadap pencapaian 17 indikator Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya menghilangkan kelaparan dan segala bentuk mal nutrisi di tahun 2030, serta mencapai kesehatan pangan melalui penurunan angka stunting hingga 40 persen di tahun 2025. 

“Dari kesinambungan upaya pada program PEDALGAS, angka stunting yang masih terbilang tinggi di Bontang dapat terus ditekan sekaligus dicegah melalui identifikasi dini risiko pada ibu hamil dan balita,” tambah Sugeng. 

Kasi Layanan Gizi Dinas Kesehatan (Dinkes) Bontang Nur Asma, mengungkapkan rembug tingkat Kelurahan ini merupakan salah satu dari delapan aksi konvergensi yang harus dilaksanakan untuk pengentasan stunting, sesuai amanat Perpres 72 tahun 2021 yang tertuang dalam Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan Stunting. Pada Perpres tersebut dijelaskan peran masing-masing pihak secara bersama dalam penanganan persoalan gizi anak dalam menurunkan angka stunting, mulai dari peran masyarakat hingga stakeholder terkait lainnya.

Berdasarkan Perpres tersebut, intervensi penanganan dari sisi pelayanan kesehatan seperti pemberian makanan tambahan dan sejenisnya hanya 30 persen. Sedangkan untuk 70 persen lainnya berupa keterlibatan masyarakat dan seluruh sektor terkait dalam pencegahan stunting, mulai dari edukasi perilaku masyarakat hingga sanitasi dan air bersih. 

“Hal inilah yang perlu kita galakkan agar penurunan angka stunting di Kota Bontang bisa berjalan simultan, mengingat penanganan yang dilakukan membutuhkan waktu dalam jangka panjang,” ucap Nur Asma. 

Mengacu pada Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, Kota Bontang berhasil menurunkan angka stunting sebesar 5,3 persen, atau meningkat dari posisi 26,3 menjadi posisi 21 pelaksanaan intervensi secara nasional. Hal ini kata Nur Asma, merupakan bentuk komitmen dan kerja keras bersama melalui kolaborasi multipihak yang terjalin dalam satu tahun terakhir, sehingga angka stunting bisa terus ditekan sesuai program Pemkot Bontang. 

Hasil rembug tingkat Kelurahan pun diharap mampu melaksanakan program intervensi gizi secara spesifik, yang tidak hanya berbicara sisi kesehatan tapi juga melahirkan gerakan masyarakat melalui kampanye dan langkah advokasi, seperti gerakan gemar makan ikan maupun pemberian makanan tambahan dengan protein tinggi. 

“Dari kolaborasi yang terjalin antara pemerintah bersama masyarakat dan perusahaan, kita optimis penurunan stunting hingga 14 persen di tahun 2024 sesuai amanat Perpres mampu tercapai di Kota Bontang,” tandas Nur Asma. (*)