News Update

PUPR: BP Tapera Bakal Lengkapi Program Pembiayaan Perumahan di 2021

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera yang mulai aktif pada tahun 2021 bakal melengkapi program perumahan yang sudah ada sebelumnya.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Eko D. Heripoerwanto mencontohkan, pada tahun 2021 nanti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) masih akan berjalan sebagaimana biasanya sebelum dipindahkan ke BP Tapera pada tahun 2022 mendatang.

“Tentunya dengan pengawalan dan pengelolaan oleh BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP),” kata Eko dalam InfobankTalkNews Media Discussion bertajuk “Persiapan BP Tapera Dalam Pengembalian Dana Taperum” di Jakarta, Jumat, 18 September 2020.

Eko menjelaskan, BP Tapera sendiri menurut target RPJMN 2020-2024, mempunyai target untuk membiayai pembangunan 75.000 unit rumah di tahun 2021 mendatang.

Sementara itu, dengan anggaran sebesar Rp16,6 triliun di tahun 2021 mendatang, Eko mengatakan, bahwa jumlah unit rumah yang akan dikejar melalui program FLPP totalnya mencapai 157.500 unit.

Selain FLPP, Eko menyebut, bahwa program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebagai salah satu program Kementerian PUPR dalam penyediaan perumahan, juga masih akan terus berjalan.

“Dimana target BP2BT itu sendiri yakni untuk melayani pembangunan 39.996 unit rumah, dengan anggaran mencapai sebesar Rp1,5 triliun di tahun 2021,” ujarnya.

Kemudian, program Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), juga akan ikut melengkapi berbagai program pembiayaan perumahan pemerintah di tahun 2021 mendatang. “Yakni dengan target subsidi bagi 157.500 unit rumah, yang akan diberikan kepada para penerima manfaat FLPP,” kata Eko.

Karenanya, Eko memastikan bahwa dengan mulai aktifnya BP Tapera pada tahun 2021 mendatang, maka hal itu akan semakin menguatkan dan menyukseskan program-program pembangunan dan pembiayaan perumahan di Kementerian PUPR.

“Jadi program-program inilah yang nanti pada tahun depan akan bahu-membahu untuk menangani masalah kebutuhan perumahan di Indonesia, dimana pada tahun 2021 itu target utamanya memang masih untuk kalangan PNS,” tukas Eko. (*)

Editor: Rezkiana Np

Suheriadi

Recent Posts

DPR Desak OJK Bertindak Cepat Cegah Korban Baru di Kasus DSI

Poin Penting Pengawasan OJK disorot DPR karena platform Dana Syariah Indonesia (DSI) masih dapat diakses… Read More

13 mins ago

Penyerahan Sertifikat Greenship Gold Gedung UOB Plaza

UOB Plaza yang berlokasi di distrik bisnis Jakarta, telah menerima sertifikat dan plakat GREENSHIP Existing… Read More

4 hours ago

BSI Catat Pembiayaan UMKM Tembus Rp51,78 Triliun per November 2025

Poin Penting Pembiayaan UMKM BSI tembus Rp51,78 triliun hingga November 2025, dengan Rasio Pembiayaan Inklusif… Read More

7 hours ago

Diam-diam Ada Direksi Bank Mandiri Serok 155 Ribu Saham BMRI di Awal 2026

Poin Penting Direktur Operasional Bank Mandiri, Timothy Utama, membeli 155 ribu saham BMRI senilai Rp744… Read More

13 hours ago

Astra Mau Buyback Saham Lagi, Siapkan Dana Rp2 Triliun

Poin Penting ASII lanjutkan buyback saham dengan dana maksimal Rp2 triliun, dilaksanakan pada 19 Januari–25… Read More

13 hours ago

OJK Beberkan 8 Pelanggaran Dana Syariah Indonesia, Apa Saja?

Poin Penting OJK menemukan delapan pelanggaran serius yang merugikan lender, termasuk proyek fiktif, informasi palsu,… Read More

14 hours ago