Surakarta – Indonesia memiliki kekayaan bahan pangan yang melimpah. Meskipun begitu, menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemanfaatan bahan pangan ini dinilai belum optimal, lantaran belum berhasil dihilirisasi.
Untuk itu, Jokowi meminta Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) untuk meriset potensi hilirisasi dari sejumlah bahan pangan yang potensinya luas. Yang pertama adalah rumput laut.
“Di sini, rumput laut belum disentuh secara manajemen yang baik. Karena, dari sini lah turunannya bisa ke pupuk pertanian, agar, kosmetik, tepung, dan juga untuk minyak pesawat terbang,” terang Jokowi dalam pembukaan Kongres ISEI XXII & Seminar Nasional 2024 di Surakarta, Jawa Tengah, Kamis, 19 September 2024.
Baca juga: Jokowi Beberkan 3 Tantangan Besar Ciptakan 75 Juta Lapangan Kerja di 2025
Jokowi kembali mengingatkan, bahwa Indonesia memiliki panjang pesisir pantai yang terluas di dunia, mencapai 81 ribu kilometer. Ini semakin memperbesar alasan agar Indonesia bisa menghilirisasi rumput laut sendiri.
Selanjutnya, Jokowi ingin mencoba hilirisasi kopi. Meski menjadi salah satu penghasil kopi terbesar di dunia, nyatanya hasil kopi di Indonesia masih belum optimal, bahkan kalah dengan negara tetangga Vietnam.
“Saya cek, berapa sih (luas) kebun kopi? 1,2 juta hektare. Saya cek di lapangan, berapa sih produksi kopi per hektare? Banyaknya kurang lebih 2 ton per hektare. 2,3 sampai 2,5 ton per hektare. Padahal, Vietnam bisa menghasilkan 8-9 ton per hektare,” tegas Jokowi.
Kakao juga menjadi bahan yang perlu dieksplor lebih akan potensi hilirisasi. Jokowi menganggap, masih ada ruang antara hasil kakao di Indonesia, yang kebetulan memiliki luas kebun mencapai 1,4 juta hektare. Akibatnya, Indonesia masih perlu mengimpor kakao dari luar negeri.
Baca juga: Realisasi Investasi Hilirisasi Capai Rp181,4 Triliun di Semester I 2024
Menurut Jokowi, hilirisasi berpotensi meningkatkan nilai tambah terhadap suatu bahan. Contohnya, nikel yang “hanya” memiliki nilai ekspor sekitar Rp45 triliun pada 2015, terus meningkat hingga akhirnya menyentuh Rp520 triliun pada 2023.
“Di tahun 2015, nilai ekspor nikel kita mencapai Rp45 triliun. Kemudian, saat kita stop, 2021 muncul angka dari Rp45 triliun, menjadi Rp340 triliun, 2022 muncul Rp520 triliun. Dan 2023 muncul angka Rp530 triliun,” pungkasnya. (*) Mohammad Adrianto Sukarso
Poin Penting Sebanyak 36 dari 38 provinsi telah menetapkan UMP 2026, sesuai PP 49/2025 yang… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan formulasi UMP 2026 telah memasukkan indikator ekonomi seperti inflasi, indeks alfa,… Read More
Poin Penting Modal asing masuk Rp3,98 triliun pada 22–23 Desember 2025, dengan beli bersih di… Read More
Poin Penting Menurut Asuransi Jasindo mobilitas tinggi memicu potensi kecelakaan dan kejahatan, sehingga perlindungan risiko… Read More
Poin Penting Pemerintah menyelamatkan lebih dari Rp6,6 triliun keuangan negara, sebagai langkah awal komitmen Presiden… Read More
Poin Penting Bank Mandiri menerapkan perlakuan khusus kredit bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumut,… Read More