News Update

Proyek Investasi oleh LPI Jangan Bersifat Politis

Jakarta – Pemerintah telah membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang bernama Indonesia Investment Authority (INA) sebagai bagian dari amanat Omnibus Law UU Cipta Kerja. Investasi asing atau foreign direct investmen (FDI) yang masuk melalui SWF ini nantinya akan digunakan untuk membiayai proyek strategis nasional seperti pembangunan infrastruktur.

Wakil Direktur INDEF Eko Listyanto mengungkapkan, pemerintah harus melihat prefensi investor global dalam menyalurkan investasinya. Menurutnya, jangan sampai proyek strategis nasional yang ditawarkan hanya bersifat politis belaka.

“Karena kadang-kadang strategis secara politik bukan secara hitungan ekonomi. Saya khawatir kalau itu yang terjadi nanti tidak akan ketemu antara preferensinya investor dengan preferensinya pemerintah,” ujar Eko dalam Diskusi Publik yang digelar oleh Indef, Rabu, 3 Februari 2021.

Eko memaparkan, berdasarkan survey yang dilakukan The International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF) dalam tiga tahun terakhir, (2017-2019) prefensi investor SWF global cenderung memilih investasi ke sektor teknologi dan telekomunikasi. Peningkatan investasi di sektor ini mencapai 105,6 persen dari 2017 hingga 2019. Sedangkan untuk infrastruktur meskipun masih menarik namun pertumbuhannya hanya 7,1 persen.

Selain itu, jika dilihat berdasarkan kelas aset, dana investasi SWF yang mengalir ke privat equity lebih mendominasi dibandingkan dengan infrastruktur. Per 2019 porsi Infrastruktur kurang dari 20 persen dari  total aset SWF yang ada di dunia. Sekitar 30 persen masuk ke real estate dan hampir 60 persen mengalir ke private equity.

“Infrastruktur relatif kecil tapi ini yang kita dorong. Kita mungkin masuk melalui pintu yang salah tapi berharap nanti jadi sama seperti (SWF) Norwegia. Itu yang jadi tantangannya,” ujarnya.

Berdasarkan The Sovereign Wealth Fund Institute pada 2021, Goverment Pension Fund dari Norwegia merupakan  SWF dengan total aset terbesar yaitu mencapai USD1.122 miliar. Kedua, China Investment Coperation (USD 1.045,7 miliar) dan Abu Dhabi Investment Authority (USD 579,6 miliar).

Sebagai informasi saja, Pemerintah telah meresmikan pendirian LPI yang sudah diberikan suntikan modal awal Rp15 triliun. Modal ini bersumberkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020. Setelah itu pada tahun ini, modal tersebut akan ditambahkan secara bertahap dengan nominal keseluruhan mencapai Rp75 triliun untuk meningkatkan kapasitas dan kepercayaan investor terhadap LPI. (*) Dicky F Maulana.

Editor: Rezkiana Np

Suheriadi

Recent Posts

RUPS Tahunan BTN Rombak Jajaran Direksi dan Komisaris Serta Bagikan Dividen 25%

Jajaran Direksi dan Komisaris BTN berfoto bersama usai RUPS Tahunan yang diadakan di Jakarta. Direktur… Read More

49 mins ago

BTN Syariah Bersiap Spin-Off, Ditargetkan Rampung Kuartal III-2025

Jakarta - Para pemegang saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) telah menyetujui akuisisi… Read More

3 hours ago

Bank Mandiri, BCA, BNI, dan BRI Tetap Layani Nasabah di Libur Lebaran, Ini Jadwalnya

Jakarta – Sejumlah bank di Indonesia menyesuaikan jadwal operasional selama libur Idulfitri 1446 H. Penyesuaian… Read More

4 hours ago

Bank Raya Siapkan Layanan Digital Nonstop di Tengah Libur Panjang Lebaran

Jakarta - PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO) telah menyiapkan layanan Sapa Raya 24 jam,… Read More

4 hours ago

Tugu Insurance Siaga 24 Jam Layani Pemudik Lebaran

Jakarta – Mudik menjelang hari raya Idulfitri merupakan bagian dari tradisi yang dilakukan oleh masyarakat… Read More

4 hours ago

Permintaan Pinjaman Meningkat Jelang Lebaran, AFPI Imbau Masyarakat Hindari Godaan Pinjol

Jakarta - Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) memproyeksi pendanaan pinjaman daring (pindar) pada periode Ramadan… Read More

5 hours ago