News Update

Prosedur Pelaporan Transaksi Keuangan, dari Kasus Jaksa Pinangki Hingga Donasi Rp2 Triliun

Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengaku terus melakukan kordinasi dan melakukan analisis terhadap setiap laporan transaksi keuangan yang dinilai mencurigakan di masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mencegah dan memberantas adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dian Ediana Rae bahkan menyebut, setiap harinya ada sekitar 300 laporan masuk terkait berbagai tindakan yang dicurigai mengandung unsur tindakan pidana.

“Bayangkan kalau diakumulasi dalam 1 tahun, sangat luar biasa besar jumlahnya,” kata Dian dalam acara infobanktalk.

Dalam tugasnya, PPATK sendiri menerima informasi dalam dua hal, yakni secara terstruktur dan tidak struktur.

Untuk secara struktur PPATK mendapat informasi dari lembaga keuangan, termasuk didalamnya bank dan berbagai pihaklainnya, termasuk penyedia barang dan jasa. Sementara secara tidak struktur datang dari laporan masyarakat.

“Dari laporan yang masuk itu, kita melakukan analisis kemudian melakukan pemeriksaan, untuk memastikan apakah sesuatu yang dianggap mencurigakan berdasarkan laporan tersebut,” jelas Dian.

Sementara terkait sumbangan keluarga Akidi Tio, menurut Dian, PPATK sendiri telah memberikan perhatian khusus, dengan melakukan gerak cepat dan langsung melakukan pemeriksaan, mengingat masalah ini dikhawatirkan semakin membuat masyarakat bertanya-tanya.

Adapun dari hasil analisis dan pemeriksaan ke berbagai pihak, jumlah dana yang dijanjikan tersebut tidak ada, atau sangat kecil dibandingkan dari jumlah yang dijanjikan.

Melihat hal ini, tentunya Putri Akidi Tio, Heryanty, terancam dipidanakan. Karena sudah ada unsur pidananya, yakni terkait kebohongan publik.

Bahkan menurut pakar hukum pidana, Frans Hendra Winarta, untuk kasus kebohongan publik, pidananya bisa sampai hingga 10 tahun.

“Jadi bukan main-main. Bahkan di pasal 15 KUHP yang paling rendah sanksi pidananya 3 tahun. Namun kembali harus diliat, apakah benar ini suatu kebohongan dan motifnya apa. Harus jelas juga,” terang Frans.

Lalu apakah masalah ini bakal terselesaikan begitu saja? Dan bagaimana ujung keberlanjutan kasus ini nantinya?

Semua terjawab di infobanktv, dan bisa disaksikan di InfobankTV

Dwitya Putra

Recent Posts

IAI Inisiasi Indonesia Sustainability Reporting Forum, Ignasius Jonan Jadi Ketua

Poin Penting IAI bentuk ISRF untuk memperkuat ekosistem dan standar pelaporan keberlanjutan Dipimpin Ignasius Jonan,… Read More

29 mins ago

Pangsa Kredit UMKM Terus Menyusut, Program Pemerintah Jadi Peluang Tumbuh

Poin Penting BI mencatat pangsa kredit UMKM terhadap total kredit perbankan turun menjadi 17,49% pada… Read More

3 hours ago

Sisi Lain Demam AI

Oleh Krisna Wijaya, Honorable Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan indonesia (LPPI) KEHADIRAN artificial intelligence (AI) sudah… Read More

4 hours ago

Industri Melambat, Begini Jurus ACA Jaga Pertumbuhan Premi

Poin Penting Sepanjang 2025, ACA membukukan premi sekitar Rp6 triliun, melonjak tajam dibandingkan lima-enam tahun… Read More

4 hours ago

Moody’s Turunkan Outlook Indonesia, BI Tegaskan Fundamental Ekonomi Tetap Kuat

Poin Penting BI menilai penurunan outlook Moody’s tidak mencerminkan pelemahan ekonomi domestik. Stabilitas sistem keuangan… Read More

11 hours ago

Bantah Terkait Dugaan Kasus Pidana Pasar Modal, Berikut Klarifikasi Lengkap BUVA

Poin Penting PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (BUVA) menegaskan tidak memiliki keterlibatan, baik langsung maupun… Read More

11 hours ago