Jakarta – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Standard Chartered Bank Indonesia sepakat untuk menjalin kerjasama promosi bersama dan pelayanan jasa perbankan.
Hal ini dilakukan kedua belah pihak guna meraup potensi investasi di negara berkembang lainnya.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Thomas Lembong menilai bahwa kerjasama yang dilakukan merupakan salah satu langkah untuk membangun kerjasama dengan lembaga keuangan internasional.
“Ini merupakan salah satu upaya BKPM dalam rangka meningkatkan arus penanaman modal ke Indonesia,” katanya usai penandatangana kerjasama di Jakarta, Rabu, 31 Mei 2017.
Lebih lanjut dirinya mengatakan BKPM akan terus menjalin kerjasama dengan komunitas ekonomi internasional guna meningkatkan foreign direct investment atau FDI ke Indonesia.
Melalui kerjasama ini pula diharapkan dapat meningkatkan kemudahan bagi investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.
Sementara itu Chief Executive Officer Standard Chartered bank Indonesia, Rino Donosepoetro mengatakan perseroan berkomitmen untuk menjadi mitra strategis BKPM khususnya dan pemerintahan pada umumnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, terutama untuk sektor-sektor unggulannya seperti jaringan serta perdagangan internasional.
Kerjasama ini merupakan salah satu wujud komitmen perusahaan dalam mendukung keberhasilan program pemerintah.
“Dengan memanfaatkan jaringan global yang dimiliki, perusahaan membantu pemerintah dalam mempromosikan potensi investasi yang kita miliki ke luar negeri. Standard Chartered Bank merupakan grup perbankan internasional yang telah beroperasi selama lebih dari 150 tahun di sejumlah negara termasuk Indonesia,” tambah Rino dikesempatan yang sama. (*)
Poin Penting Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pengambilalihan PNM dari BPI Danantara untuk dijadikan… Read More
Poin Penting Keamanan OCTO Biz diperkuat dengan sistem berlapis termasuk enkripsi data, autentikasi pengguna, dan… Read More
Poin Penting KB Bank Syariah menghadirkan layanan deposito digital melalui aplikasi BISA Mobile untuk memperluas… Read More
Poin Penting Defisit APBN kuartal I 2026 mencapai Rp240,1 triliun (0,93 persen PDB), lebih tinggi… Read More
Poin Penting: Ketua Banggar DPR menolak pengurangan subsidi BBM karena dinilai membebani masyarakat kecil. Penyesuaian… Read More
Poin Penting Kenaikan tiket pesawat domestik dibatasi 9-13% untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah… Read More