Jakarta – Kabar mengenai adanya rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah meresahkan para PNS. Terkait hal tersebut, Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Zudan Arif Fakhrullah meminta seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tanah air tidak lagi khawatir. Sebab, ujar Zudan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan bahwa yang terjadi adalah rasionalisasi alamiah melalui pertumbuhan negatif atau negative growth.
Zudan menjelaskan, misalnya, terjadi pensiun 100 ribu PNS, maka pengangkatan baru cukup 40 ribu atau tidak lebih dari 50%-nya. “Jadi, ini yang disebut dengan negative growth pertumbuhannya negatif. Sehingga secara alamiah PNS kita akan berkurang,” kata Zudan.
“Jika setiap tahun jumlah PNS berkurang karena pensiun alamiah itu 300 ribu, hanya diisi 60 ribu atau 100 ribu orang, maka dalam waktu 4-5 tahun ke depan jumlah anggaran negara akan berkurang cukup besar. Sehingga efisiensi bisa dilakukan secara alamiah” tambahnya.
Sesuai info dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), dalam lima tahun ke depan jumlah PNS yang akan pensiun mencapai 700 ribu orang. Sementara jumlah PNS saat ini mencapai sekitar 4,4 juta orang.
Terkait rasionalisasi PNS, Zudan juga menjelaskan bahwa Presiden berharap, para PNS dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) merubah pola pikir, dari pola pikir lama menuju pola pikir yang baru, yang didalamnya harus ada paradigma bahwa saat ini sedang terjadi persaingan yang ketat. Untuk itu, lanjutnya, di dalam semua pergerakan PNS itu harus ada unsur efisien, harus ada unsur kompetisi yang terus-menerus sehingga kualitasnya harus ditingkatkan secara terus menerus.
“Presiden menekankan kembali, seluruh ASN itu membangun motivasi internal, motivasi dirinya dibangkitkan, untuk bekerja dengan baik, lebih disiplin, bekerja lebih keras, mengeluarkan semua energi yang dimiliki” pungkasnya.(*)
Jakarta - PT Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera (PHE OSES) resmi menyalurkan gas bumi ke… Read More
Jakarta - PT PLN (Persero) meluncurkan program Gerakan Tertib Arsip (GEMAR) dan aplikasi New E-Arsip… Read More
Jakarta - Demi meningkatkan kinerja keselamatan dan integritas aset, Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa dan PT Badak… Read More
Jakarta - Penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) harus melewati regulatory sandbox milik Otoritas Jasa… Read More
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut bersedia mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen Presiden… Read More
Jakarta - Saat ini, secara rata-rata masa tunggu untuk melaksanakan ibadah haji di Indonesia bisa… Read More