Gubernur BI Perry Warjiyo (kanan) bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Pandu Patria Sjahrir (perwakila Danantara), Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun, dan Menteri PKP Maruarar Sirait, saat konferansı pers program 3 juta rumah, di Gedung BI, Jakarta, Selasa, 11 Februari 2025. (Foto: Ist)
Jakarta – Bank Indonesia (BI) menyatakan bakal meningkatkan insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) hingga Rp80 triliun guna mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
Gubernur BI, Perry Warjiyo menyebutkan bahwa insentif KLM ini akan diberikan kepada bank-bank yang menyalurkan kreditnya ke sektor perumahan. Pemberian insentif ini akan dilakukan secara bertahap.
“Kami menyediakan sekarang adalah Rp23,19 triliun. Dari hasil diskusi ini, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” ujar Perry dalam konferensi pers program 3 jutar rumah pemerintahan Presiden Prabowo di Gedung BI, Jakarta, dikutip, Rabu, 12 Februari 2025.
Baca juga: Mulai Januari 2025, BI Perluas Sektor Usaha Penerima Insentif KLM
Perry menjelaskan, penambahan insentif KLM tersebut merupakan bentuk dukungan BI terhadap program Asta Cita yang menjadi visi pemerintahan Prabowo.
“Dengan sinergi yang sangat erat, itu berbagai program itu bisa dicapai, dan pertumbuhan ekonomi kita akan lebih tinggi,” jelasnya.
Baca juga: Tingkatkan Penyaluran Kredit Perbankan, BI Perkuat Implementasi KLM
Menurut Perry, sektor perumahan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.
“Kalau perumahan yang maju, tentu saja tidak hanya pertumbuhan ekonomi maju, tapi juga bisa mendorong dan menarik sektor-sektor yang lain. Bangun perumahan jelas butuh semen, jelas butuh bata, jelas butuh besi, dan menciptakan lapangan kerja,” tandasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More