Suplai Rumah; Sukseskan Program 1 Juta Rumah. (Foto: Istimewa)
Proyek ambisius pemerintah di sektor perumahan lewat Program 1 Juta Rumah memerlukan pendanaan yang sangat besar. Paulus Yoga
Jakarta–Komitmen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dalam pembiayaan perumahan coba terus dipertahankan dengan fokus mendukung Program 1 Juta Rumah.
“Kita membutuhkan dana sangat besar baik dari DPK, juga dana jangka panjang. Selain lewat obligasi, ada pinjaman jangka panjang dengan ICBC,” tukas Direktur Utama BTN, Maryono di Jakarta, Rabu, 16 September 2015.
Kemarin, BTN menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Bank ICBC Indonesia terkait fasilitas pinjaman hingga Rp10 triliun untuk mendukung Program 1 Juta Rumah. Selain itu, sambung Maryono, pihaknya juga terus membuka kajian kerja sama pendanaan dengan lembaga interbasiona.
“Yaitu dengan ADB dan World Bank dalam kajian. Sedangkan korporasi lain kita masukkan ke DPK,” ucapnya.
Ia menjelaskan, bahwa untuk merealisasikan Program 1 Juta Rumah milik pemerintah diperlukan dana sekitar Rp40 triliun. Namun selain pendanaan, suplai rumah juga menjadi tantangan pemerintah. Menurut Maryono, pembangunan rumah tapak bisa memakan waktu hingga 6 bulan, sementara untuk apartemen atau rumah susun bisa memakan waktu sampai 3 tahun.
“Dalam rangka proses pembangunan itu diperlukan dana yang pencairannya secara bertahap. Kendala penyediaan lahan dan perizinin. Ada beberapa developer siap dari sisi lahan, dan perlu perbaikan perizinan dari pemerintah,” tandasnya. (*)
Poin Penting Pastikan kendaraan dan dokumen dalam kondisi lengkap dan prima, termasuk servis mesin, rem,… Read More
Bank Muamalat memberikan layanan “Pusat Bantuan” Muamalat DIN. Selain untuk pembayaran, pembelian, atau transfer, nasabah… Read More
Poin Penting Paramount Land menghadirkan Indica Grande sebagai kawasan komersial baru seluas 1,4 hektare untuk… Read More
Poin Penting UMP DKI Jakarta 2026 resmi naik 6,17 persen menjadi Rp5.729.876, atau bertambah Rp333.115… Read More
Poin Penting PLN mengantisipasi lonjakan pemudik EV saat Nataru 2025/2026, dengan proyeksi pengguna mobil listrik… Read More
Poin Penting Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah segera menerbitkan aturan turunan penghapusan KUR, menindaklanjuti… Read More