Pro Growth-Stability: Perry Perkuat Koordinasi Dengan Pemerintah

Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengaku akan memperkuat koordinasinya dengan pemerintah dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan laju inflasi. Perry akan membawa BI secara penuh menjalankan mandatnya untuk menjaga stabilitas ekonomi.

“Tentu saja dalam menjaga itu saya tetap memposisikan mendukung upaya pertumbuhan ekonomi. Saya juga pro growth (pertumbuhan),” ujar Perry usai pelantikan dirinya, di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis, 24 Mei 2018.

Untuk menjaga pertumbuhan, kata dia, ada lima instrumen penting untuk diterapkan. Pertama, yakni tetap memprioritaskan penjagaan stabilitas rupiah dan inflasi melalui kebijakan moneter dengan tetap mendorong peningkatan ekonomi lewat relaksasi kebijakan makroprudensial.

“Serta mendorong sektor perumahan yang jadi leading sektor. Dengan dorongan itu akan menjadi pertumbuhan,” ucapnya.

Instrumen kedua, kata dia, adalah dengan mempercepat pendalaman pasar keuangan khususnya untuk pembiayaan infrastruktur. Pendalaman pasar keuangan bisa berupa penerbitan obligasi untuk mendorong pembiayaan infrastruktur nasional.

Ketiga, yakni sistem pembayaran untuk mendukung strategi nasional dalam mendorong ekonomi keuangan digital. Kebijakan tersebut juga sudah dilakukan yang tercermin sudah diluncurkannya Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) oleh Bank Sentral.

Kemudian, keempat adalah memperkuat akselerasi pengembangan ekonomi syariah seperti mendorong industri halal dan potensi ekonomi syariah di pesantren. Keuangan syariah juga didorong untuk bisa meningkatkan pangsa pasar (market share).

Baca juga: BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi Tak Bisa Sentuh 5,3%

“Lalu, kebijakan moneter pro stability tapi yang empat itu adalah pro growth,” jelasnya.

Perry mengaku, bahwa dirinya sudah bertemu dengan Presiden Jokowi dan berdiskusi panjang lebar mengenai berbagai hal terutama terkait dengan pertumbuhan ekonomi. BI dan Pemerintah sepakat untuk memperkuat koordinasi stabilitas dan mendorong pertumbuhan.

“Komitmen Pemerintah dan BI untuk memperkuat koordinasi kebijakan akan terus ditingkatkan di masa depan. Ini untuk untuk memperkuat stabilitas pertumbuhan,” katanya.

Menurutnya, kombinasi berbagai kebijakan juga penting dalam upaya menstabilkan nilai tukar rupiah. Kombinasi kebijakan tersebut di antaranya kebijakan suku bunga dan intervensi ganda.

“Kami sepakati dengan bapak Presiden menekankan menjujung independensi BI dalam menjalankan mandat otoritas monoter. Kami juga meletakkan dalam konteks independensi bahwa kebijakan BI juga bagaian dari kebijakan ekonomi nasional. Koordinasi akan terus di perkuat dengan pemerintah,” jelasnya.

Perry yang resmi dilantik sebagai Gubernur BI ini, merupakan pejabat karier di BI. Ia menjabat Deputi Gubernur sejak 15 April 2013. Jabatan tersebut diperolehnya melalui perjalanan panjang. Ia dicalonkan untuk jabatan tersebut sebanyak empat kali sejak 2009, namun baru berhasil lolos pada 2013.

Ketika itu, Perry yang menjabat Asisten Gubernur BI menang secara aklamasi di Komisi Keuangan DPR, mengalahkan kandidat lainnya yaitu Hendar yang ketika itu menjabat sebagai Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Moneter BI.

Pria kelahiran Sukoharjo pada 1959 tersebut telah berkarier di BI sejak 1984. Ia meraih gelar Master dan PhD di bidang Moneter dan Keuangan Internasional dari Iowa State University, Amerika Serikat, masing-masing pada tahun 1989 dan 1991.

Sebelum menjabat sebagai Deputi Gubernur, Perry menempati posisi Asisten Gubernur untuk perumusan kebijakan moneter, makroprudensial dan internasional. Jabatan tersebut diemban setelah menjadi Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter.

Sebelumnya lagi, Perry juga sempat menduduki posisi penting sebagai Direktur Eksekutif di International Monetary Fund (IMF), mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam South-East Asia Voting Group. (*)