News Update

Presiden Prabowo Luncurkan Coretax DJP, Berikut Pengertian dan Cara Login

Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto telah meluncurkan Coretax Administration System atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025.

Dengan peluncuran Coretax DJP ini, Indonesia memasuki era baru sistem administrasi perpajakan yang jauh lebih efisien dan efektif.

“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan Coretax akan digunakan mulai 1 Januari 2025,” kata Prabowo, di akun Instagram resmi @prabowo, dikutip Kamis, 2 Januari 2024.

Baca juga : Hantu Pajak pada Uang Elektronik, Jangan Sampai Kembali ke “Zaman Batu”

Dalam postingannya, Prabowo menyebut bahwa Coretax bisa menekan biaya kepatuhan pajak (compliance cost). Hal ini lantaran wajib pajak tidak perlu sering bertandang ke kantor pajak. 

“Layanan lebih efisien karena proses tahapan layanan dapat dipantau. Validitas data juga meningkat,” jelasnya.

Coretax DJP sendiri dibangun sejak 2021 secara cermat dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai kompetensi di masing-masing bidang.

Apa itu Coretax?

Bagi masyarakat awam yang belum paham apa itu Coretax, pada intinya ini merupakan sistem administrasi layanan DJP yang memberikan kemudahan bagi pengguna.

Melansir laman pajak.go.id, tujuan utama dari pembangunan Coretax adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini.

Baca juga: Pemerintah Egois! Rupiah Loyo, PPN 12 Persen, Plus Biaya Opsen Kendaraan dan Kebocoran Anggaran 70 Persen

Coretax mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak.

Tekan Biaya Kepatuhan Pajak

Seperti yang dikatakan Prabowo, Coretax diklaim dapat menekan biaya kepatuhan pajak (compliance cost) karena wajib pajak tak perlu datang sering datang ke kantor pajak.

Diketahui, biaya kepatuhan pajak adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Baca juga : Hore! Pekerja Gaji di Bawah 10 Juta Bebas Pajak Penghasilan

Atau dalam kalimat lain yaitu biaya yang masih harus dikeluarkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Misalnya, biaya perjalanan, biaya administrasi, biaya internet, biaya untuk memenuhi petunjuk pelaporan, biaya konsultan pajak dan sebagainya.

Cara Login Sistem Coretax DJP:

  • Masuk ke laman situs https://www.pajak.go.id/coretaxdjp
  • Klik menu Akses Coretax
  • Masukan ID pengguna dan kata sandi seperti pada akun DJP Online
  • Pilihlah bahasa yang digunakan dan masukkan captcha
  • Pilih Login
  • Lalu, wajib pajak bakal diminta untuk atur ulang kata sandi dengan langkah sebagai berikut:
  • Pilih “Tujuan Konfirmasi”, yaitu surat elektronik atau nomor gawai
  • Masukkan alamat email Anda apabila pilih surat elektronik atau nomor ponsel jika memilih nomor ponsel
  • Masukkan kode captcha
  • Kemudin centang pernyataan persetujuan, lalu klik “Kirim”
  • Periksa SMS atau email yang berisikan tautan untuk mengubah kata sandi
  • Pastikan pengirim memiliki domain “@pajak.go.id” untuk email atau “DJP” untuk SMS
  • Klik tautan yang dikirimkan dan atur ulang kata sandi. (*)

Editor: Yulian Saputra

Muhamad Ibrahim

Berpengalaman sebagai jurnalis sejak 2014. Saat ini bertugas menulis tentang isu nasional, internasional, ekonomi, perbankan, industri keuangan non-bank (IKNB), hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Recent Posts

Dapat Restu Prabowo, Purbaya Mau Caplok dan Ubah PNM jadi Bank UMKM

Poin Penting Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pengambilalihan PNM dari BPI Danantara untuk dijadikan… Read More

57 mins ago

Rawan Kejahatan Siber, CIMB Niaga Perkuat Keamanan OCTO Biz dengan Sistem Berlapis

Poin Penting Keamanan OCTO Biz diperkuat dengan sistem berlapis termasuk enkripsi data, autentikasi pengguna, dan… Read More

2 hours ago

Permudah Akses Investasi, KB Bank Syariah Hadirkan Deposito iB Online

Poin Penting KB Bank Syariah menghadirkan layanan deposito digital melalui aplikasi BISA Mobile untuk memperluas… Read More

2 hours ago

Purbaya Lapor APBN Tekor Rp240,1 Triliun di Kuartal I 2026

Poin Penting Defisit APBN kuartal I 2026 mencapai Rp240,1 triliun (0,93 persen PDB), lebih tinggi… Read More

2 hours ago

Banggar DPR Tolak Pemangkasan Subsidi BBM di Tengah Kenaikan Harga Minyak

Poin Penting: Ketua Banggar DPR menolak pengurangan subsidi BBM karena dinilai membebani masyarakat kecil. Penyesuaian… Read More

3 hours ago

Pemerintah Batasi Tiket Pesawat Naik 9-13 Persen, Gelontorkan Subsidi Rp2,6 T

Poin Penting Kenaikan tiket pesawat domestik dibatasi 9-13% untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah… Read More

3 hours ago