Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto telah meluncurkan Coretax Administration System atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025.
Dengan peluncuran Coretax DJP ini, Indonesia memasuki era baru sistem administrasi perpajakan yang jauh lebih efisien dan efektif.
“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan Coretax akan digunakan mulai 1 Januari 2025,” kata Prabowo, di akun Instagram resmi @prabowo, dikutip Kamis, 2 Januari 2024.
Baca juga : Hantu Pajak pada Uang Elektronik, Jangan Sampai Kembali ke “Zaman Batu”
Dalam postingannya, Prabowo menyebut bahwa Coretax bisa menekan biaya kepatuhan pajak (compliance cost). Hal ini lantaran wajib pajak tidak perlu sering bertandang ke kantor pajak.
“Layanan lebih efisien karena proses tahapan layanan dapat dipantau. Validitas data juga meningkat,” jelasnya.
Coretax DJP sendiri dibangun sejak 2021 secara cermat dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai kompetensi di masing-masing bidang.
Bagi masyarakat awam yang belum paham apa itu Coretax, pada intinya ini merupakan sistem administrasi layanan DJP yang memberikan kemudahan bagi pengguna.
Melansir laman pajak.go.id, tujuan utama dari pembangunan Coretax adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini.
Baca juga: Pemerintah Egois! Rupiah Loyo, PPN 12 Persen, Plus Biaya Opsen Kendaraan dan Kebocoran Anggaran 70 Persen
Coretax mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak.
Seperti yang dikatakan Prabowo, Coretax diklaim dapat menekan biaya kepatuhan pajak (compliance cost) karena wajib pajak tak perlu datang sering datang ke kantor pajak.
Diketahui, biaya kepatuhan pajak adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.
Baca juga : Hore! Pekerja Gaji di Bawah 10 Juta Bebas Pajak Penghasilan
Atau dalam kalimat lain yaitu biaya yang masih harus dikeluarkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Misalnya, biaya perjalanan, biaya administrasi, biaya internet, biaya untuk memenuhi petunjuk pelaporan, biaya konsultan pajak dan sebagainya.
Editor: Yulian Saputra
Jakarta - Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menyampaikan komitmen pemerintah dalam berbagai agenda pemberdayaan untuk… Read More
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam… Read More
Jakarta – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bersama sejumlah asosiasi sektoral mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menetapkan… Read More
Jakarta - Mike Johnson, kembali terpilih menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat dalam… Read More
Jakarta - Di era modern, kesempatan perempuan untuk mewujudkan mimpi semakin terbuka. Tak terkecuali Tjit… Read More
Jakarta - Sejak diluncurkan 9 November 2024, aplikasi super apps BYOND PT Bank Syariah Indonesia… Read More