Wamenkeu Anggito Abimanyu. (Foto: istimewa)
Jakarta – Wacana Presiden Prabowo Subianto membentuk Kementerian Penerimaan Negara kembali berhembus. Kabarnya, pos kementerian ini bakal dinahkodai oleh Anggito Abimanyu, yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu).
Sinyal tersebut disampaikan oleh Hashim Djojohadikusumo, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus adik kandung Presiden Prabowo Subianto dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2024 di Jakarta, kemarin.
Menurutnya, Kementerian Penerimaan Negara akan segera dibentuk untuk menangani kebocoran penerimaan negara di sektor perpajakan, cukai, royalti dari sektor pertambangan hingga potensi kebocoran penerimaan negara lainnya.
Baca juga: Pajak Digital Sumbang Rp29,97 Triliun hingga Oktober 2024, Ini Rinciannya
“Itu akan ditangani oleh Anggito Abimanyu sebagai menteri penerimaan negara yang baru nanti. Saya kira beliau sebagai wakil menteri, itu nanti diangkat sebagai menteri penerimaan negara,” jelas Hashim.
Sebelumnya, Anggito mengaku mendapatkan pesan khusus dari Presiden Prabowo, yakni optimalisasi penerimaan negara.
“Pesannya cukup banyak. Terutama terkait penerimaan negara, yang harus setara dengan negara lain. Pak Prabowo tadi menyebutkan negara Kamboja penerimaan negaranya sampai 18 persen. Kami diminta untuk segala upaya dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut,” jelasnya usai dipanggil Presiden Prabowo di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, 15 Oktober 2024 lalu.
Baca juga: Sri Mulyani Minta Kementerian/Lembaga Sunat 50 Persen Anggaran Perjalanan Dinas
Sementara, Hashim memang pernah menyinggung soal Kementerian Penerimaan Negara pada Oktober lalu, sebelum Kabinet Merah Putih terbentuk. Dia telah mengungkapkan wacana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara.
Menurut Hashim, rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara sudah tertera dalam program kerja Asta Cita Prabowo. (*)
Poin Penting Direktur Operasional Bank Mandiri, Timothy Utama, membeli 155 ribu saham BMRI senilai Rp744… Read More
Poin Penting ASII lanjutkan buyback saham dengan dana maksimal Rp2 triliun, dilaksanakan pada 19 Januari–25… Read More
Poin Penting OJK menemukan delapan pelanggaran serius yang merugikan lender, termasuk proyek fiktif, informasi palsu,… Read More
Oleh A.Y. Eka Putra, Pemerhati Ekonomi dan Perbankan PENEGAKAN hukum tindak pidana korupsi di sektor… Read More
Poin Penting Mirae Asset menargetkan IHSG 2026 di level 10.500, meski tekanan global dan data… Read More
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatat kinerja positif pada pembiayaan kepemilikan emas syariah melalui produk… Read More