Wamenkeu Anggito Abimanyu. (Foto: istimewa)
Jakarta – Wacana Presiden Prabowo Subianto membentuk Kementerian Penerimaan Negara kembali berhembus. Kabarnya, pos kementerian ini bakal dinahkodai oleh Anggito Abimanyu, yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu).
Sinyal tersebut disampaikan oleh Hashim Djojohadikusumo, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus adik kandung Presiden Prabowo Subianto dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2024 di Jakarta, kemarin.
Menurutnya, Kementerian Penerimaan Negara akan segera dibentuk untuk menangani kebocoran penerimaan negara di sektor perpajakan, cukai, royalti dari sektor pertambangan hingga potensi kebocoran penerimaan negara lainnya.
Baca juga: Pajak Digital Sumbang Rp29,97 Triliun hingga Oktober 2024, Ini Rinciannya
“Itu akan ditangani oleh Anggito Abimanyu sebagai menteri penerimaan negara yang baru nanti. Saya kira beliau sebagai wakil menteri, itu nanti diangkat sebagai menteri penerimaan negara,” jelas Hashim.
Sebelumnya, Anggito mengaku mendapatkan pesan khusus dari Presiden Prabowo, yakni optimalisasi penerimaan negara.
“Pesannya cukup banyak. Terutama terkait penerimaan negara, yang harus setara dengan negara lain. Pak Prabowo tadi menyebutkan negara Kamboja penerimaan negaranya sampai 18 persen. Kami diminta untuk segala upaya dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut,” jelasnya usai dipanggil Presiden Prabowo di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, 15 Oktober 2024 lalu.
Baca juga: Sri Mulyani Minta Kementerian/Lembaga Sunat 50 Persen Anggaran Perjalanan Dinas
Sementara, Hashim memang pernah menyinggung soal Kementerian Penerimaan Negara pada Oktober lalu, sebelum Kabinet Merah Putih terbentuk. Dia telah mengungkapkan wacana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara.
Menurut Hashim, rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara sudah tertera dalam program kerja Asta Cita Prabowo. (*)
Poin Penting Hashim Djojohadikusumo meraih penghargaan “Inspirational Figure in Environmental and Social Sustainability” berkat perannya… Read More
Poin Penting Mirae Asset merekomendasikan BBCA dan BMRI untuk 2026 karena kualitas aset, EPS yang… Read More
Poin Penting Indonesia menegaskan komitmen memimpin upaya global melawan perubahan iklim, seiring semakin destruktifnya dampak… Read More
Poin Penting OJK menerbitkan POJK 29/2025 untuk menyederhanakan perizinan pergadaian kabupaten/kota, meningkatkan kemudahan berusaha, dan… Read More
Poin Penting Sebanyak 40 perusahaan dan 10 tokoh menerima penghargaan Investing on Climate 2025 atas… Read More
Poin Penting IHSG ditutup melemah 0,09% ke level 8.632 pada 5 Desember 2025, meski beberapa… Read More