Jakarta–Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengimbau seluruh wajib pajak, termasuk para pengusaha, untuk memanfaatkan berbagai keuntungan yang ditawarkan program Amnesti Pajak. Selain memberikan keuntungan bagi wajib pajak, program ini juga diharapkan akan membawa efek positif bagi perekonomian lebih luas termasuk bagi pembangunan infrastruktur, likuiditas sistem keuangan, dan pertumbuhan ekonomi.
Pernyataan Presiden Jokowi ini disampaikan secara langsung dalam acara sosialisasi program Amnesti Pajak di Grand City Convention Center, Surabaya yang dihadiri oleh lebih kurang 2000 pengusaha dan pejabat di wilayah Jawa Timur, termasuk Gubernur, Wakil Gubernur, Pangdam, Kapolda dan Pangarmatim.
Dalam kesempatan ini, Presiden menjelaskan bahwa Undang-Undang Pengampunan Pajak memberikan payung hukum yang jelas dan wajib pajak tidak perlu ragu-ragu untuk ikut serta dalam program Amnesti Pajak. Presiden juga menegaskan bahwa program ini adalah kesempatan berharga yang tidak akan diperpanjang atau ditawarkan lagi di masa yang akan datang.
Melalui program Pengampunan Pajak yang berlaku hingga 31 Maret 2017, pemerintah memberikan kesempatan bagi semua wajib pajak dari seluruh kalangan baik karyawan maupun pengusaha, baik wajib pajak kecil maupun besar, untuk mendapatkan penghapusan atas pokok pajak terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Untuk mendapatkan semua manfaat ini, wajib pajak hanya perlu membayar sejumlah uang tebusan dengan tarif yang sangat ringan.
Program Amnesti Pajak memberi manfaat bagi Wajib Pajak dan bagi upaya pembangunan menuju Indonesia yang lebih makmur dan sejahtera. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman http://pajak.go.id/amnestipajak atau hubungi Kring Pajak 1500200 atau Kantor Pelayanan Pajak terdekat. (*)
Editor: Paulus Yoga
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026 Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More