Jakarta – Presiden Joko Widodo bersama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi meluncurkan gagasan inklusi zakat di Istana Negara, Jakarta.
Mengutip keterangan tertulis Sekretariat Presidenan, Rabu, 14 Juni 2017, gagasan tersebut mengajak sebanyak mungkin lapisan masyarakat untuk ikut dalam kampanye zakat dan menjadi agen zakat bagi masyarakat di semua lapisan.
Salah satu langkah yang ditempuh untuk mendukung hal tersebut ialah dengan memulai program penghimpunan zakat melalui ratusan ribu agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).
Penghimpunan zakat melalui agen Laku Pandai tersebut merupakan bukti bahwa teknologi dapat berpadu dengan kerja dan ibadah umat Islam.
Penghimpunan zakat melalui agen Laku Pandai memang disebut dalam laporan Ketua BAZNAS, Bambang Sudibyo, sebagai inovasi layanan pembayaran zakat.
Upaya untuk mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk turut membayarkan zakatnya berarti mendorong pula pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Apalagi dengan hadirnya inovasi pembayaran zakat melalui Laku Pandai, akan semakin mempermudah upaya tersebut.
Dalam acara ini, turut dihadirkan 30 konter BAZNAS beserta 7 konter agen Laku Pandai yang dapat melayani penyaluran zakat, infak, dan sedekah secara langsung di lokasi acara.
Presiden sendiri dalam kesempatan tersebut menyalurkan zakatnya secara langsung sejumlah Rp45 juta di mana bukti penyalurannya diserahkan langsung oleh Ketua BAZNAS kepada Presiden. (*)
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pengambilalihan PNM dari BPI Danantara untuk dijadikan… Read More
Poin Penting Keamanan OCTO Biz diperkuat dengan sistem berlapis termasuk enkripsi data, autentikasi pengguna, dan… Read More
Poin Penting KB Bank Syariah menghadirkan layanan deposito digital melalui aplikasi BISA Mobile untuk memperluas… Read More
Poin Penting Defisit APBN kuartal I 2026 mencapai Rp240,1 triliun (0,93 persen PDB), lebih tinggi… Read More
Poin Penting: Ketua Banggar DPR menolak pengurangan subsidi BBM karena dinilai membebani masyarakat kecil. Penyesuaian… Read More