Presiden Ajak Kadin Tingkatkan Transisi Ke Ekonomi Hijau

Jakarta – Presiden RI Joko Widodo mengajak dan meminta dukungan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dalam mempercepat transisi ke ekonomi hijau. Hal tersebut disampaikan pada sambutan Presiden pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Tahun 2021.

Menurut Presiden, perekonomian dunia mulai bergerak ke arah ekonomi hijau. Untuk itu, Indonesia harus segera menyesuaikan agar ketika dunia hanya menerima produk-produk yang dihasilkan energi terbarukan, Indonesia sudah siap.

“Kalau misalnya nanti suatu titik entah dua tahun lagi, entah tiga tahun lagi, atau lima tahun lagi, Eropa misalnya hanya menerima produk-produk hijau yang dihasilkan dari renewable energy dan kita belum siap, bagaimana kita mau mengekspor barang-barang kita? Begitu mereka mulai, negara lain pasti juga akan memulai. Oleh sebab itu, secepatnya kita harus mulai menggeser arah ekonomi kita sesuai dengan yang tadi akan kita bicarakan di G20,” jelas Presiden beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi hijau. Salah satunya adalah potensi energi hidro dari 4.400 sungai yang dimiliki negara Indonesia.

Presiden memberikan contoh, Sungai Mamberamo di Papua yang memiliki potensi menghasilkan listrik 24 ribu megawatt dan Sungai Kayan di Kalimantan Utara yang bisa menghasilkan antara 11 sampai 13 ribu megawatt.

“Baru dua sungai, kita memiliki, sekali lagi, 4.400 sungai. Geotermal belum diapa-apakan. Kekuatan kita 29 ribu yang baru sekarang ini baru terpakai kira-kira 2 ribuan, 10% belum ada. Inilah saya kira kesempatan-kesempatan yang kita miliki sehingga dalam rangka kompetisi bersaing dengan negara-negara lain kita memiliki kekuatan-kekuatan itu yang lama tidak kita sadari,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Presiden meminta Kadin dalam Rapimnasnya mendetailkan lagi terutama yang berkaitan dengan reformasi ekonomi, reformasi struktural, dan pendampingan UMKM, serta transformasi ekonomi. Presiden ingin agar kebutuhan dan keinginan pelaku ekonomi di lapangan bisa sejalan dengan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. (*)

 

Editor: Rezkiana Np