Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, pada Selasa, 8 April 2025. Foto: BPMI Setpres
Jakarta – Presiden Prabowo meminta seluruh anggota kabinetnya untuk menyusun aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang lebih fleksibel dan realistis guna menjaga daya saing industri dalam negeri di pasar global.
Orang nomor satu di Indonesia bahkan berpendapat bahwa pemenuhan kebijakan TKDN bisa diganti dengan pemberian insentif.
“Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju, TKDN fleksibel saja, mungkin diganti dengan insentif,” kata Prabowo, dalam sesi dialog pada acara Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa, 8 April 2025.
Baca juga : DPR Apresiasi Menperin Selesaikan Regulasi Investasi Apple
Prabowo juga menginstruksikan terutama kepada para menteri untuk mengubah kebijakan TKDN agar lebih realistis dan tidak membebani industri dalam negeri.
Menurutnya, TKDN bukan sekadar urusan regulasi, tetapi mencakup persoalan yang lebih luas.
“Tolong diubah itu, TKDN dibikin yang realistis saja. Masalah kemampuan dalam negeri, konten dalam negeri itu adalah masalah luas, itu masalah pendidikan, IPTEK, sains. Jadi itu masalah, nggak bisa kita dengan cara bikin regulasi TKDN naik,” tegasnya.
Baca juga : Presiden Prabowo Akui Tarif Trump Picu Ketidakpastian Ekonomi Global
Sebagai informasi, kebijakan TKDN menjadi salah satu isu yang dipersoalkan oleh Amerika Serikat (AS). Presiden AS Donald Trump menyatakan keberatan terhadap aturan ini, sehingga Indonesia dikenakan tarif impor resiprokal 32 persen.
Saat ini, pemerintah pun tengah mengkaji penyesuaian aturan TKDN, khususnya atas permintaan dari produk information and communication technologies (ICT) asal AS, seperti Apple, Oracle, hingga Microsoft. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting Ombudsman dorong Bank Jambi segera memulihkan layanan digital demi kenyamanan dan keamanan seluruh… Read More
Poin Penting Hingga Januari 2026, realisasi belanja pemerintah pusat capai Rp131,9 triliun, melonjak 53,3 persen… Read More
Oleh Hendra Febri, S.H., M.H, Praktisi Hukum, Banker, dan Lawyer PADA 4 Februari 2026, Pemerintah… Read More
Poin Penting Lemahnya kontrol akses, monitoring belum real-time, dan pengawasan vendor jadi titik rawan industri… Read More
Poin Penting Pinjol melonjak jelang Lebaran 2026, didorong kebutuhan konsumtif dan faktor psikologis seperti FOMO,… Read More
Poin Penting Pajak Januari 2026 Rp116,2 triliun, naik 30,7 persen yoy (4,9 persen dari pagu… Read More