Jakarta – Ada yang menarik dalam pidato Presiden RI Prabowo Subianto pada Peringatan Hari Lahir ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang digelar di Jakarta Convention Center, Rabu, 23 Juli 2025.
Dalam pidatonya, Prabowo kembali membahas istilah “serakahnomics” untuk menggambarkan fenomena penyimpangan yang terjadi akibat keserakahan sejumlah oknum.
Menurut Prabowo, “serakahnomics” masih terjadi dalam industri pangan nasional, termasuk pada komoditas seperti beras, jagung, dan minyak goreng.
Ia menegaskan bahwa sektor tersebut merupakan kebutuhan pokok rakyat yang tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar.
“Sekarang saya tanya, kalau produksi beras, ini hajat hidup orang banyak atau tidak? Kalau produksi jagung, hajat hidup orang banyak atau tidak? Kalau produksi minyak goreng, hajat hidup orang banyak enggak? Bagaimana Indonesia produsen minyak goreng, produsen kelapa sawit terbesar di dunia, terbesar di dunia, kok bisa minyak goreng hilang, langka?” tanya Prabowo, dinukil laman setkab.go.id, Jumat, 25 Juli 2025.
Baca juga: Prabowo Kritik ‘Serakahnomics’, Biang Kerugian Negara Rp100 Triliun
Dalam konteks produksi beras, Prabowo menyoroti ironi dari sistem subsidi yang besar, tetapi hasilnya justru dikuasai oleh spekulan.
Padahal, sarana produksi pertanian seperti benih, pupuk, dan irigasi, menurut Presiden, telah menggunakan subsidi dari uang rakyat.
“Beras yang disubsidi ini, yang ditempel katanya beras premium. Harganya tambah Rp5.000-Rp6.000. Ini, menurut saudara, benar atau tidak? Ini adalah pidana. Ini enggak benar,” ujarnya.
Prabowo Perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung Bertindak
Ia menyampaikan bahwa praktik manipulasi harga dan pengemasan beras tersebut telah menyebabkan kerugian negara hingga Rp100 triliun per tahun.
Untuk itu, Presiden telah memerintahkan penegakan hukum secara tegas agar praktik tersebut tidak berlanjut.
“Jadi tidak bisa, saya tidak bisa membiarkan hal ini. Saya sudah beri tugas kepada Kapolri dan Jaksa Agung usut, tindak. Usut, tindak, sita. Karena Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara,” tegasnya.
Prabowo sendiri memperkenalkan istilah “serakahnomics” untuk menggambarkan pola ekonomi yang terlalu berorientasi pada keuntungan tanpa memperhatikan kepentingan sosial.
Ia menilai model seperti ini tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam konstitusi.
Baca juga: Presiden Prabowo Laporkan Harta Rp2,062 Triliun ke KPK, Ini Daftar Asetnya
“Ada yang mengatakan ada mazhab ekonomi liberal, neoliberal, klasik, pasar bebas, sosialis, ekonomi komando dan sebagainya. Ini bukan. Ini lain. Ini saya beri nama ‘serakahnomics’. Ini adalah serakahnomics,” imbuhnya.
Bisa Perbaiki 100 Ribu Sekolah
Menurut laporan yang diterimanya, potensi kerugian akibat praktik curang tersebut bisa mencapai Rp100 triliun per tahun.
Dana sebesar itu, kata Presiden Prabowo, seharusnya bisa digunakan untuk membangun sektor vital seperti pendidikan.
“Kalau kita tertibkan ini, kita punya Rp100 triliun tiap tahun. Kita hanya mampu memperbaiki 11 ribu sekolah tahun ini, anggarannya 19 triliun. Kalau saya punya Rp100 triliun tiap tahun. Berarti kita bisa perbaiki 100 ribu sekolah. Kita punya 330 ribu sekolah. Dalam 3,5 tahun kita akan perbaiki semua sekolah di seluruh Indonesia,” pungkasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
