Prabowo Terima Laporan dari BPK, 4 Kementerian Diganjar Opini Wajar dengan Pengecualian

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Isma Yatun, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 2 Januari 2025.

Dalam laporan tersebut, BPK mengungkapkan sejumlah temuan dan langkah perbaikan tata kelola keuangan negara selama semester pertama tahun 2024. Laporan ini juga mencakup evaluasi atas pengelolaan keuangan pemerintah pusat.

Berdasarkan IHPS I 2024, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023. Opini ini meliputi 79 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) serta satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Baca juga : BPK Berhasil Selamatkan Uang Negara Rp13,66 Triliun di Semester I 2024

Namun, empat kementerian/lembaga memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Badan Pangan Nasional.

BPK Apresiasi Kebijakan Masa Transisi

BPK juga memberikan penghargaan atas sinergi pemerintah dalam mewujudkan prinsip good governance, terutama dalam pengelolaan anggaran selama masa transisi pembentukan Kabinet Merah Putih.

Salah satu kebijakan yang diapresiasi adalah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2024, yang mengatur tata cara penggunaan anggaran dan aset selama masa transisi, serta penunjukan kementerian/lembaga pengampu pelaksanaan anggaran tahun anggara 2024.

“BPK menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas kerja sama yang telah terjalin baik untuk bersama mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa dengan berlandaskan good governance,” ujar Isma Yatun dalam keterangan resminya.

Baca juga : Presiden Prabowo Luncurkan Coretax DJP, Berikut Pengertian dan Cara Login

Dukungan untuk Peran Internasional BPK

Isma Yatun juga memaparkan kiprah internasional BPK sebagai auditor eksternal untuk berbagai organisasi dunia, termasuk badan-badan PBB dan UN Panel of External Auditors.

Selain itu, BPK meminta dukungan Presiden Prabowo untuk pencalonan sebagai anggota United Nations Board of Auditors (UN BOA) periode 2026–2032. Proses pemilihan anggota UN BOA akan berlangsung pada Maret 2025 dan diputuskan dalam Sidang Umum PBB pada November 2025.

Dengan diterimanya IHPS I 2024, pemerintah dan BPK berkomitmen memperkuat sinergi untuk meningkatkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (*)

Editor: Yulian Saputra