Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merespons pernyataan calon presiden (capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto yang juga Menteri Pertahanan dalam debat ketiga Capres 2024, Minggu, 7 Januari 2024, yang menyebutkan soal Menteri Keuangan, Sri Mulyani banyak tidak menyetujui anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Staf Khusus Menkeu, Yustinus Prastowo mengatakan bahwa pada masa pandemi Covid-19 kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diprioritaskan pada penanganan dampak pandemi, seperti kesehatan, sosial, dan ekonomi melalui kebijakan refocusing anggaran. Hal ini juga didukuh oleh DPR RI.
Baca juga: Perlu Teknologi Sakti, Ganjar Ingin Anggaran Kemenhan Capai 2 Persen dari PDB
“Melalui keputusan Sidang Kabinet dan ditindaklanjuti dengan berbagai koordinasi, refocusing anggaran yang dilakukan pada masa pandemi covid berlaku untuk semua Kementerian dan Lembaga (K/L) melalui penyusunan prioritas ulang belanja oleh K/L, demi menangani dampak pandemi Covid-19,” ucap Prastowo saat dihubungi Infobanknews, dikutip Selasa 9 Januari 2024.
Dia menambahkan bahwa refocusing kegiatan dan anggaran ditetapkan dan diputuskan oleh masing-masing K/L terhadap kegiatan yang dianggap dapat ditunda. Di mana, dari K/L sendiri telah memahami kegiatan yang paling urgent dan prioritas dan kegiatan/program yang dapat ditunda karena pandemi.
“Refocusing dilakukan K/L dengan memblokir anggaran dari kegiatan yang diusulkan ditunda oleh K/L. Kegiatan dan anggaran yang dilakukan blokir dapat dilakukan relaksasi (buka blokir) sesuai prioritas dan kondisi anggaran,” jelasnya.
Baca juga: Sri Mulyani Tambah Anggaran Belanja Sejumlah Kementerian, Ini Daftarnya
Selain itu, pelaksanaan anggaran oleh K/L dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya diaudit oleh BPK dan dipertanggungjawabkan kepada DPR.
“Kita bersyukur berkat kerja sama, sinergi, dan dukungan seluruh pihak, Indonesia dapat menangani pandemi dengan baik dan termasuk negara yang dapat kembali pulih lebih cepat dan kuat,” tutupnya. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Cara lapor pajak di Coretax lebih praktis dengan fitur prepopulated, tetapi tetap membutuhkan… Read More
Poin Penting Gubernur Jambi memastikan gaji ASN dan PPPK tetap dibayar meski Bank Jambi mengalami… Read More
Poin Penting Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II membahas upaya mendorong perdamaian Gaza dan stabilitas… Read More
Poin Penting Hingga kini belum ada keputusan resmi untuk menunda impor pikap India sebanyak 105… Read More
Poin Penting Pemerintah memperpanjang tenor penempatan dana Rp200 triliun di Himbara hingga September 2026, sebelumnya… Read More
Poin Penting Pemerintah memperpanjang penempatan dana SAL Rp200 triliun di Himbara, disambut positif BRI. Dana… Read More