Analisis

Prabowo: Menteri Nakal akan Direshuffle Setelah 3 Kali Peringatan

Poin Penting

  • Presiden Prabowo Subianto beri maksimal tiga peringatan sebelum mengganti menteri yang dianggap “nakal”.
  • Prabowo tak gentar hadapi tekanan dari pihak yang diduga koruptor, yakin didukung rakyat.
  • Kepala BGN diapresiasi usai kembalikan Rp70 triliun anggaran yang tak terserap.

Jakarta – Dalam satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto telah melakukan beberapa kali reshuffle terhadap jajaran menteri, wakil menteri, kepala lembaga atau kepala badan.

Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya memberikan tiga kali peringatan kepada para menteri yang melakukan kesalahan sebelum akhirnya diganti.

Menurutnya, para menteri yang merupakan anak buahnya adalah orang-orang hebat di bidangnya. Namun, ia menegaskan hanya ada segelintir menteri yang “nakal”.

“Kalau ada satu, dua (menteri) nakal, saya peringati ya kan. Satu kali peringatan masih nakal, masih enggak mau dengar, dua kali peringatan, tiga kali apa boleh buat reshuffle, harus diganti karena demi negara, bangsa dan rakyat tidak boleh ada rasa kasihan, yang kasihan rakyat Indonesia,” kata Prabowo saat memberi sambutan pada sidang senat terbuka wisuda 521 sarjana UKRI di Trans Convention Centre, Kota Bandung, seperti dikutip ANTARA, Senin, 20 Oktober 2025.

Baca juga: Daftar Harta Kekayaan Erick Thohir yang Kena Reshuffle Presiden Prabowo

Mantan menteri pertahanan ini juga tak peduli apabila dibenci oleh mantan menteri yang diganti. Ia juga tidak menghiraukan saat diwanti-wanti ada koruptor yang berpotensi membiayai aksi unjuk rasa.

Sebab, Prabowo meyakini bahwa rakyat Indonesia tetap mendukungnya, untuk melawan koruptor.

Baca juga : Reshuffle Kabinet, Ini Daftar Menteri yang Dilantik Presiden Prabowo

“Saya dikasih peringatan, ‘Pak hati-hati loh, Pak. Mereka uangnya banyak, mereka bisa bayar demo.’ Enggak ada urusan, yang penting rakyat Indonesia mendukung saya, saya tidak ragu-ragu,” bebernya. 

Dalam kesempatan yang sama, dirinya juga mengapresiasi Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana yang mengembalikan Rp70 triliun anggaran makan bergizi gratis (MBG) karena khawatir tidak terserap hingga akhir tahun.

Menurut Prabowo, Dadan bisa saja mengajak anak buahnya untuk membuat proyek untuk menghabiskan anggaran tersebut.

Apalagi, Prabowo juga mengungkapkan bahwa terkadang ia memberikan anggaran melebihi yang diajukan para menterinya.

“Boleh tanya menteri-menteri dan anak buah saya kadang-kadang mereka minta, ‘Kami butuh anggaran ini Pak. Berapa kau butuh? Saya butuh (Rp) 5T (triliun), saya kasih 10 (trilun)”. Bayangkan kapan ada Presiden kayak begitu,” pungkasnya.

Baca juga: Dana MBG Rp70 Triliun Dikembalikan ke Prabowo, Ini Penjelasan Purbaya

Sebagaimana diketahui, selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, tercatat sudah tiga kali reshuffle kabinet dilakukan.

Reshuffle terakhir berlangsung pada 19 September 2025 di Istana Negara, Jakarta. Salah satu tokoh yang dilantik dalam reshuffle tersebut adalah Letjen TNI (Purn) Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menggantikan Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan. (*)

Editor: Yulian Saputra

Muhamad Ibrahim

Berpengalaman sebagai jurnalis sejak 2014. Saat ini bertugas menulis tentang isu nasional, internasional, ekonomi, perbankan, industri keuangan non-bank (IKNB), hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Recent Posts

Prabowo Genjot Bedah Rumah 400 Ribu Unit, Sasar Seluruh Daerah

Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More

3 hours ago

Negara Rugi Rp25 Triliun dari Rokok Ilegal, Program Prioritas Terancam

Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More

3 hours ago

CIMB Niaga Luncurkan OCTOBIZ untuk Permudah Pengelolaan Transaksi Bisnis

OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More

3 hours ago

DPR Soroti Harga BBM, Pemerintah Klaim Siap Hadapi Lonjakan Minyak Dunia

Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More

4 hours ago

Wamen Bima Arya Tegaskan Aturan Main WFH ASN, Pelayanan Publik Tak Boleh Kendur

Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More

4 hours ago

OJK dan BEI Terapkan Kebijakan HSC, Berikut Penjelasannya

Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More

7 hours ago