Jakarta – Presiden Indonesia ke-8 Prabowo Subianto membentuk kabinet kementerian di Indonesia bernama Kabinet Merah Putih, yang berisikan 48 menteri dan 43 wakil menteri. Jumlah tersebut disorot lantaran terkesan terlalu gemuk, berisikan banyak tokoh yang merupakan bagian dari koalisi Prabowo saat pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menilai, akan ada sejumlah permasalahan yang ditemukan dari kabinet gemuk ini. Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes menjelaskan salah satu permasalahan pertama yang akan dihadapi oleh kabinet ini adalah perebutan akses.
“Implikasinya yang pertama tentu akan ada perebutan akses-akses, terutama pada program-program strategis pemerintah, yang dapat mempengaruhi pemilih dalam Pemilu,” terang Arya dalam acara Media Briefing CSIS bertajuk Merespons Kabinet Prabowo-Gibran: Implikasi, Risiko, dan Masukan, Jumat, 25 Oktober 2024.
Baca juga: Prabowo Hendak Hapus Utang Nelayan dan Petani, CSIS: Siapa yang Akan Bayar?
Permasalahan kedua yang berpotensi ditemukan oleh kementerian adalah potensi kompetisi internal. Arya berujar, kompetisi macam ini berpotensi terjadi pada musim Pemilu mendatang.
“Tahun pertama masih restrukturisasi nomenklatur dan administrasi; tahun kedua mulai bekerja; tahun ketiga dan keempat sudah persiapan pemilu. Jadi akan ada muncul internal competition di antara partai-partai koalisi menjelang pemilu,” tutur Arya.
Yang ketiga, akan muncul juga konflik kepentingan di kementerian, karena ada sejumlah menteri dan wamen yang punya usaha dan organisasinya tersendiri. Ini berpotensi menimbulkan gesekan terhadap beberapa kebijakan politik yang muncul nanti.
Dan terakhir, CSIS mengkhawatirkan, dengan bertambahnya jumlah menteri dan wamen, DPR nantinya akan meniru langkah ini. Padahal, sudah ada 580 anggota DPR. Jika jumlahnya bertambah, maka permasalahan akan merembet ke berbagai aspek.
Baca juga: Sri Mulyani Sibuk Cari Kantor Buat Kementerian/Lembaga Baru Kabinet Prabowo, Simak Daftarnya!
Untuk itu, Arya menyarankan agar Prabowo bisa lebih tegas di kementerian. Ia berharap agar sosok ini mau mengevaluasi kabinet miliknya, dan tidak segan untuk melakukan reshuffle serta restrukturisasi pemerintah jika dibutuhkan.
“Karena kalau tidak, itu agak ragu kita menteri dan kabinet bisa berkinerja dengan baik, karena mereka akan sibuk menyelesaikan restrukturisasi pemerintahan,” tegasnya. (*) Mohammad Adrianto Sukarso
Jakarta – Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk kredit investasi padat karya pada tahun 2025. Anggaran… Read More
Jakarta – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat per 20 Desember 2024, terdapat 22 perusahaan… Read More
Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah melakukan mitigasi risiko… Read More
Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk. mencatat sebanyak 1.170.098 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek pada… Read More
Jakarta – Sejumlah komunitas otomotif mengapresiasi kinerja Satgas Nataru Pertamina dalam menjaga ketersedian pasokan bahan… Read More
Jakarta - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) terus mendorong ekspor gula aren Indonesia yang semakin… Read More