Jakarta – Presiden Indonesia ke-8 Prabowo Subianto membentuk kabinet kementerian di Indonesia bernama Kabinet Merah Putih, yang berisikan 48 menteri dan 43 wakil menteri. Jumlah tersebut disorot lantaran terkesan terlalu gemuk, berisikan banyak tokoh yang merupakan bagian dari koalisi Prabowo saat pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menilai, akan ada sejumlah permasalahan yang ditemukan dari kabinet gemuk ini. Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes menjelaskan salah satu permasalahan pertama yang akan dihadapi oleh kabinet ini adalah perebutan akses.
“Implikasinya yang pertama tentu akan ada perebutan akses-akses, terutama pada program-program strategis pemerintah, yang dapat mempengaruhi pemilih dalam Pemilu,” terang Arya dalam acara Media Briefing CSIS bertajuk Merespons Kabinet Prabowo-Gibran: Implikasi, Risiko, dan Masukan, Jumat, 25 Oktober 2024.
Baca juga: Prabowo Hendak Hapus Utang Nelayan dan Petani, CSIS: Siapa yang Akan Bayar?
Permasalahan kedua yang berpotensi ditemukan oleh kementerian adalah potensi kompetisi internal. Arya berujar, kompetisi macam ini berpotensi terjadi pada musim Pemilu mendatang.
“Tahun pertama masih restrukturisasi nomenklatur dan administrasi; tahun kedua mulai bekerja; tahun ketiga dan keempat sudah persiapan pemilu. Jadi akan ada muncul internal competition di antara partai-partai koalisi menjelang pemilu,” tutur Arya.
Yang ketiga, akan muncul juga konflik kepentingan di kementerian, karena ada sejumlah menteri dan wamen yang punya usaha dan organisasinya tersendiri. Ini berpotensi menimbulkan gesekan terhadap beberapa kebijakan politik yang muncul nanti.
Dan terakhir, CSIS mengkhawatirkan, dengan bertambahnya jumlah menteri dan wamen, DPR nantinya akan meniru langkah ini. Padahal, sudah ada 580 anggota DPR. Jika jumlahnya bertambah, maka permasalahan akan merembet ke berbagai aspek.
Baca juga: Sri Mulyani Sibuk Cari Kantor Buat Kementerian/Lembaga Baru Kabinet Prabowo, Simak Daftarnya!
Untuk itu, Arya menyarankan agar Prabowo bisa lebih tegas di kementerian. Ia berharap agar sosok ini mau mengevaluasi kabinet miliknya, dan tidak segan untuk melakukan reshuffle serta restrukturisasi pemerintah jika dibutuhkan.
“Karena kalau tidak, itu agak ragu kita menteri dan kabinet bisa berkinerja dengan baik, karena mereka akan sibuk menyelesaikan restrukturisasi pemerintahan,” tegasnya. (*) Mohammad Adrianto Sukarso
Jakarta – Bangkok Bank sukses mengakuisisi 89,12 persen saham PT Bank Permata Tbk (BNLI) dari Standard Chartered Bank dan… Read More
Jakarta – PT PLN (Persero) dalam mencapai Net Zero Emission (NZE) 2060 membutuhkan investasi mencapai USD700 miliar… Read More
Jakarta - PT Bank Permata Tbk (BNLI) atau Permata Bank memiliki peluang ‘naik kelas’ ke Kelompok Bank… Read More
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai level 8 persen dalam kurun waktu… Read More
Jakarta - Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) resmi mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin… Read More
Makassar – PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk (Maximus Insurance) menyerahkan polis asuransi jaminan diri… Read More