Nasional

Prabowo Genjot Bedah Rumah 400 Ribu Unit, Sasar Seluruh Daerah

Poin Penting

  • Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026.
  • Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
  • Manfaatkan lahan negara dan sinergi lintas sektor untuk percepatan.

Jakarta- Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat melalui penguatan program bedah rumah rakyat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengatakan pemerintah tengah menyiapkan langkah strategis untuk meningkatkan skala program tersebut secara signifikan.

“Barusan kami rapat bersama Bapak Presiden dan dukungan yang luar biasa dari Bapak Presiden Prabowo untuk perumahan rakyat. Salah satunya adalah peningkatan program bedah rumah rakyat,” ujar Maruarar dalam keterangannya, dikutip Senin, 6 April 2026.

Ia menyebutkan, program renovasi rumah tersebut tengah disiapkan bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, dan Sekretariat Kabinet untuk dilaksanakan secara nasional.

Baca juga: BI Proyeksi Permintaan Rumah di Balikpapan Meningkat, Ini Pendorongnya

Pada 2026, pemerintah menargetkan renovasi sebanyak 400 ribu unit rumah yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

“Tahun ini semua kabupaten/kota di seluruh Indonesia mendapatkan program bedah rumah dari Bapak Presiden Prabowo. Ini program yang sangat signifikan dan akan menggerakkan ekonomi serta berkeadilan,” kata dia.

Selain program renovasi, pemerintah juga mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan negara, terutama di kawasan strategis perkotaan, untuk pembangunan hunian vertikal seperti rumah susun.

Maruarar menjelaskan, lahan milik badan usaha milik negara (BUMN), termasuk sektor perkeretaapian seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero), akan diprioritaskan untuk mendukung penyediaan hunian masyarakat.

Baca juga: Bank Jambi Gandeng SMF, Perkuat Likuiditas Pembiayaan Perumahan Rp200 Miliar

“Bagaimana lahan-lahan negara ini bisa dikelola untuk perumahan rakyat, dikombinasikan antara masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah,” ujarnya.

Pemanfaatan lahan tersebut tidak hanya difokuskan di Jakarta, tetapi juga di kota-kota lain seperti Bandung. Pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah lokasi potensial untuk pembangunan hunian.

Salah satu proyek yang tengah berjalan berada di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Maruarar menyebutkan pembangunan sekitar 300 unit rumah di kawasan Jalan Kramat ditargetkan rampung pada 15 Juni 2026.

Selain itu, PT KAI juga tengah menyiapkan pembangunan sekitar 500 unit rumah tambahan yang akan segera diproses.

Untuk mendukung percepatan program, Presiden juga menginstruksikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mempercepat penyediaan lahan.

Di sisi pembiayaan dan pembangunan, pemerintah akan melibatkan Danantara sebagai bagian dari sinergi lintas sektor.

“Nantinya lahan yang dipersiapkan Pak Nusron, kita juga sudah mendapatkan arahan untuk bisa dipersiapkan pembiayaannya dan pembangunannya oleh Danantara. Jadi sinergi ini tadi sudah diputuskan dan untuk bisa dikerjakan dengan masif,” bebernya.

Maruarar menegaskan, program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (*)

Editor: Yulian Saputra

Muhamad Ibrahim

Berpengalaman sebagai jurnalis sejak 2014. Saat ini bertugas menulis tentang isu nasional, internasional, ekonomi, perbankan, industri keuangan non-bank (IKNB), hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Recent Posts

Negara Rugi Rp25 Triliun dari Rokok Ilegal, Program Prioritas Terancam

Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More

1 hour ago

CIMB Niaga Luncurkan OCTOBIZ untuk Permudah Pengelolaan Transaksi Bisnis

OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More

1 hour ago

DPR Soroti Harga BBM, Pemerintah Klaim Siap Hadapi Lonjakan Minyak Dunia

Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More

1 hour ago

Wamen Bima Arya Tegaskan Aturan Main WFH ASN, Pelayanan Publik Tak Boleh Kendur

Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More

2 hours ago

OJK dan BEI Terapkan Kebijakan HSC, Berikut Penjelasannya

Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More

5 hours ago

Dapat Restu Prabowo, Purbaya Mau Caplok dan Ubah PNM jadi Bank UMKM

Poin Penting Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pengambilalihan PNM dari BPI Danantara untuk dijadikan… Read More

5 hours ago