Perbankan dan Keuangan

Prabowo Bakal Hapus Utang 6 Juta UMKM, Ekonom: Hati-hati Moral Hazard

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto berencana menghapus atau memutihkan utang 6 juta pelaku usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM), yakni petani dan nelayan Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) yang akan segera diterbitkan.

Hal tersebut disampaikan oleh adik Presiden Prabowo, Hashim Djojohadikusumo dalam diskusi ekonomi Kamar Dagang dan industri (Kadin) Indonesia.

Merespons rencana kebijakan tersebut, Pengamat Ekonomi dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengatakan gagasan penghapusbukuan kredit tersebut merupakan hal positif untuk meringankan beban UMKM.

“Ide untuk meringankan beban UMKM adalah ide yang bagus yang perlu didukung, tetapi strategi dan implementasinya harus tepat,” kata Wijayanto saat dihubungi Infobanknews, Kamis, 24 Oktober 2024.

Baca juga: Menteri Maman: Kolaborasi UMKM Modal Dasar Genjot Ekonomi

Dia melanjutkan, jika kebijakan tersebut tidak terukur, maka hasil yang diharapkan tidak akan tercapai. Terlebih, masalah integritas di Indonesia merupakan hal yang sangat penting.

“Jika tidak, kita tidak akan mendapatkan hasil seperti yang kita harapkan, apalagi ini Indonesia di mana integritas merupakan masalah besar,” pungkasnya.

Wijayanto pun membeberkan sejumlah hal yang perlu diperhatikan dari rencana penghapusbukuan tersebut, sehingga dilakukan dengan hati-hati. Pertama, siapa yang akan menanggung pokok yang dihapus tersebut.

“Swasta tidak mungkin menanggung, lalu apakah BUMN dan APBN di saat fiskal sedang sulit?,” jelas Wijayanto.

Baca juga: BI: Penyaluran Kredit Baru Terindikasi Melambat di Triwulan III 2024

Kedua, potensi moral hazard yang besar. Di mana kreditur yang sebenarnya sehat dan bisa mencicil pinjaman, bisa saja membangkrutkan diri supaya utangnya diputihkan.

“Jadi, perlu perencanaan matang dan kehati-hatian dalam eksekusi. Jika tidak, sektor keuangan kita justru akan semakin terbebani dan menjadi tidak pasti,” tandas Wijayanto. (*)

Editor: Galih Pratama

Irawati

Recent Posts

Rijani Tirtoso Akhiri Tugas Sebagai Direktur Eksekutif LPEI, Siapa Penggantinya?

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengangkat Yon Asral sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua… Read More

1 hour ago

Kemenperin Dorong Kolaborasi Startup dan IKM untuk Transformasi Digital

Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA)… Read More

9 hours ago

Ketua KPK Beberkan Proses Penetapan Tersangka Hasto Kristiyanto

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan dua nama baru sebagai tersangka dalam pengembangan… Read More

14 hours ago

OJK Terbitkan Aturan Terkait Perdagangan Kripto, Ini Isinya

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang… Read More

15 hours ago

OJK: BSI Tengah Siapkan Infrastruktur untuk Ajukan Izin Usaha Bullion Bank

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan proses pengembangan kegiatan usaha bullion atau usaha yang berkaitan dengan… Read More

16 hours ago

Libur Natal dan Tahun Baru, CIMB Niaga Optimalkan Layanan Digital

Jakarta - PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) mengoptimalkan fasilitas digital banking yang dimiliki sebagai alternatif… Read More

16 hours ago