News Update

PPKM Darurat Diperpanjang, APPBI Minta Insentif dari Pemerintah

Jakarta – Keputusan pemerintah untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli dinilai akan berdampak cukup berat bagi sektor retail, salah satunya untuk sektor pusat perbelanjaan.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan, industri pusat perbelanjaan menghadapi tantangan yang lebih berat dibandingkan tahun 2020 lalu. Hal ini dikarenakan dana cadangan perusahaan sudah habis digunakan untuk bertahan selama kondisi usaha yang sulit di tahun lalu. Oleh karena itu, dirinya meminta kepada pemerintah agar dapat memberikan insentif atas biaya-biaya yang masih dibebankan oleh pemerintah meskipun pusat perbelanjaannya tidak beroperasi.

“Misalnya listrik kami harus tetap membayar listrik karena PLN memberlakukan pemakaian minimum. Demikian juga gas. Restauran tutup tapi harus membayar biaya minimum. Begitu juga pajak bumi dan bangunan, pajak reklame, dan biaya-biaya restribusi lain yang sifatnya tidak berubah meskipun pusat perbelanjaannya tutup,” ujar Alphonzus Widjaja dalam konferensi pers virtual, Rabu, 21 Juli 2021.

Selain itu, Alphonzus juga berharap pemerintah dapat memberikan subsidi gaji pegawai yang bekerja di pusat perbelanjaan hingga 50 persen. Subsidi ini sebagai upaya untuk menghindari terjadinya PHK karena beban gaji yang berat di tengah pendapatan yang menurun akibat pembatasan operasi pusat perbelanjaan.

“Subsidi ini bisa langsung diberikan kepada para pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan ataupun mekanisme lain,” ungkapnya.

Dirinya juga mengatakan, tidak beroperasinya pusat perbelanjaan juga memberikan dampak terhadap sektor informal yang ada di sekitarnya seperti warung-warung kecil, tempat kos, ojek, parkir dan sebagainya. Sektor usaha informal ini menurutnya, bergantung kepada para pegawai pusat perbelanjaan sebagai konsumen atau pengguna jasanya.

“Selama pusat perbelanjaannya tutup mereka akan kehilangan pelanggannya, yaitu para pekerja di pusat perbelanjaan tersebut,” ungkapnya (*)Dicky F. Maulana.

Editor: Rezkiana Np

Evan Yulian

Recent Posts

Sejak 1976, BTN Salurkan KPR Rp530 Triliun untuk 6 Juta Rumah

Poin Penting BTN telah menyalurkan 6 juta unit KPR sejak 1976 hingga April 2026 dengan… Read More

33 mins ago

ALTO Luncurkan ASKARA Connect dan Collab, Perkuat Pengelolaan Transaksi Digital

Poin Penting ALTO luncurkan ASKARA Connect dan ASKARA Collab untuk mengintegrasikan pemantauan, pengelolaan, dan analisis… Read More

42 mins ago

BTN Targetkan Penyaluran KPR Capai 400 Ribu Unit per Tahun

Poin Penting optimistis pertumbuhan KPR tetap positif dalam 3–5 tahun ke depan, dengan target peningkatan… Read More

59 mins ago

ALTO Network Proses 30 Juta Transaksi Harian, QRIS jadi Kontributor Terbesar

Poin Penting ALTO Network memproses ~30 juta transaksi per hari hingga Maret 2026, dengan kontribusi… Read More

1 hour ago

RUPST OCBC Sepakat Tebar Dividen Rp1,03 Triliun dan Buyback 438 Ribu Saham

Poin Penting RUPST OCBC sepakat untuk membagikan dividen tunai Rp1,03 triliun atau Rp45 per saham… Read More

4 hours ago

Konflik AS-Iran Tekan Biaya Logistik, ALFI Minta Regulasi KBLI Dievaluasi

Poin Penting ALFI mendesak pemerintah melakukan harmonisasi regulasi KBLI 2025 karena dinilai memicu inefisiensi dan… Read More

4 hours ago