Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat tidak ada transaksi keuangan yang mencurigakan dari sosok Calon Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti.
Hal tersebut seperti disampaikan oleh Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi XI DPR di Kompleks DPR Jakarta, Rabu 10 Juli 2019.
“Kalau sementara ini catatan kami tidak ada (transaksi) yang luar biasa, menurut catatan kami sejauh ini dapat ditindak lanjuti pencalonannya,” kata Kiagus.
Tak hanya itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hafisz Tohir juga memandang positif hasil RDP yang telah dijalankan DPR dengan berbagai pihak.
Hingga saat ini, Hafisz memandang sosok Destry cukup tepat menduduki jabatan DGS BI menggantikan Mirza Adityaswara.
“Destry ini sangat baik track recordnya baik dari sisi transaksi keuangan dan juga rekeningnya bisa di tanggung jawabkan,” ucap dia.
Nama Destry Damayanti merupakan calon tunggal Deputi Gubernur Senior (DGS) BI yang diajukan Presiden Joko Widodo kepada DPR.
Destry juga bukan sosok baru di industri keuangan. Sebelum menjabat sebagai anggota dewan komisioner LPS, lulusan Master of Science dari Cornell University tersebut pernah mendudukui beberapa jabatan penting di industri keuangan.
Destry sebelumnya pernah menduduki jabatan mulai dari Kepala Ekonom Bank Mandiri, Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas, Direktur Eksekutif Mandiri Institute, hingga Ketua Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. (*)
Editor: Rezkiana Np
Jakarta - Sejumlah bank digital di Indonesia telah merilis laporan keuangan pada kuartal III 2024.… Read More
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada hari ini (18/11) masih ditutup pada zona… Read More
Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penermaan dari sektor usaha ekonomi digital hingga 31 Oktober 2024 mencapai… Read More
Jakarta - Kinerja fungsi intermediasi Bank Jasa Jakarta (Bank Saqu) menunjukkan hasil yang sangat baik… Read More
Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung upaya PBB dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan internasional. Termasuk… Read More
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding paylater atau Buy Now Pay Later (BNPL) di perbankan… Read More